Mensesneg Pratikno jelaskan soal isu mudik
2 April 2020 19:35 WIB
Menteri Sekretraris Negara (Mensesneg) Pratikno (tengah) bersama Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Brigadir Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya (kiri) dan RSPAD Gatot Soebroto, dr Nyoto Widyo Astoro (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait kondisi Menteri Perhubungan BUdi Karya Sumadi di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Sabtu (14/3/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc./foc.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan kebijakan Pemerintah terkait isu mudik pada situasi pandemi COVID-19.
"Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno melalui pesan singkat kepada wartawan yang diterima di Jakarta, Kamis, seiring dengan peryataan Juru Bicara Presiden Fajroel Rachman terkait mudik.
Sebelumnya Fadjroel menyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan mudik Idul Fitri namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing.
Baca juga: Tak larang mudik, pemda diminta lebih siap cegah penyebaran COVID-19
Baca juga: Tak larang tegas mudik, pemerintah pastikan pemudik "bersih" Corona
Baca juga: Pemerintah tidak larang mudik, tapi warga diimbau tak pulang kampung
"Pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah," tegas Pratikno.
Menurut Pratikno, ajakan agar masyarakat tidak mudik ke kampung halaman itu sejalan dengan keputusan Presiden tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Jaga jarak aman dan ikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19," tambah Pratikno.
Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Baca juga: Pemerintah gelontorkan bantuan sosial untuk redam pemudik dari Jakarta
Baca juga: Pemerintah ingin pastikan penerima bansos tidak mudik
Fadjroel sebelumnya mengatakan Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat.
Data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tahun 2019 lalu jumlah pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain adalah 20.118.531 orang.
Hingga Kamis (2/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.790 kasus dengan 112 orang dinyatakan sembuh dan 170 orang meninggal dunia.
Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 32 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut yaitu DKI Jakarta (897), Jawa Barat (223), Banten (164), Jawa Tengah (104), Jawa Timur (104), Sulawesi Selatan (66), Yogyakarta (27), Bali (25).
Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Kamis (2/4) pago terkonfirmasi di dunia ada 964.318 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 48.553 kematian sedangkan sudah ada 202.913 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 215.357 kasus, di Italia 110.574 kasus, di Spanyol 110.238 kasus, di China sebanyak 81.589 kasus, di Jerman 78.983 kasus.
Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia yaitu sebanyak 13.155 orang, disusul Spanyol 10.003 orang, di Amerika Serikat 5.113 orang, di Prancis 4.032 orang, di China 3.318 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 202 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19.
"Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno melalui pesan singkat kepada wartawan yang diterima di Jakarta, Kamis, seiring dengan peryataan Juru Bicara Presiden Fajroel Rachman terkait mudik.
Sebelumnya Fadjroel menyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan mudik Idul Fitri namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing.
Baca juga: Tak larang mudik, pemda diminta lebih siap cegah penyebaran COVID-19
Baca juga: Tak larang tegas mudik, pemerintah pastikan pemudik "bersih" Corona
Baca juga: Pemerintah tidak larang mudik, tapi warga diimbau tak pulang kampung
"Pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah," tegas Pratikno.
Menurut Pratikno, ajakan agar masyarakat tidak mudik ke kampung halaman itu sejalan dengan keputusan Presiden tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Jaga jarak aman dan ikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19," tambah Pratikno.
Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Baca juga: Pemerintah gelontorkan bantuan sosial untuk redam pemudik dari Jakarta
Baca juga: Pemerintah ingin pastikan penerima bansos tidak mudik
Fadjroel sebelumnya mengatakan Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat.
Data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tahun 2019 lalu jumlah pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain adalah 20.118.531 orang.
Hingga Kamis (2/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.790 kasus dengan 112 orang dinyatakan sembuh dan 170 orang meninggal dunia.
Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 32 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut yaitu DKI Jakarta (897), Jawa Barat (223), Banten (164), Jawa Tengah (104), Jawa Timur (104), Sulawesi Selatan (66), Yogyakarta (27), Bali (25).
Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Kamis (2/4) pago terkonfirmasi di dunia ada 964.318 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 48.553 kematian sedangkan sudah ada 202.913 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 215.357 kasus, di Italia 110.574 kasus, di Spanyol 110.238 kasus, di China sebanyak 81.589 kasus, di Jerman 78.983 kasus.
Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia yaitu sebanyak 13.155 orang, disusul Spanyol 10.003 orang, di Amerika Serikat 5.113 orang, di Prancis 4.032 orang, di China 3.318 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 202 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
Tags: