Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan penggunaan video conference dalam rangka menyelesaikan proses penyidikan kasus illegal fishing atau pencurian ikan di tengah situasi pandemi COVID-19.

"Kami menggunakan teknologi video conference dalam proses penyidikan terhadap pelaku illegal fishing yang sedang diproses hukum di Pangkalan PSDKP Lampulo," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Tb Haeru Rahayu dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penggunaan video conference dalam proses penyidikan menjadi salah satu siasat agar penyidikan tindak pidana perikanan tidak terhambat di tengah semakin meluasnya pandemi COVID-19 belakangan ini.

Baca juga: KKP rampungkan penyidikan 5 kapal ikan asing ilegal

Tb menjelaskan, penyidik di bawah koordinasi Basri, selaku Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, saat ini melakukan proses dan tahapan penyidikan sesuai dengan protokol pencegahan dan penanganan COVID-19.

Ia mengemukakan pula, semua awak kapal asing yang ditangkap telah dilakukan isolasi terlebih dahulu selama 14 hari sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan.

Hal tersebut, lanjutnya, penting untuk melindungi PPNS Perikanan yang bertugas serta untuk mencegah potensi penularan COVID-19.

Dua nakhoda berkewarganegaraan Myanmar dari dua kapal pelaku illegal fishing berbendera Malaysia yaitu PKFB 1099 dan PKFB 776, lanjut Tb, segera menjalani proses hukum atas tindak pidana perikanan yang sudah dilakukan.

Tb menambahkan, terkait beberapa kebijakan penutupan akses di beberapa wilayah, hal tersebut juga berpengaruh terhadap proses penyidikan yang berjalan, khususnya mengenai penggunaan jasa penerjemah yang berdomisili di Provinsi yang berbeda.

Dengan demikian, lanjutnya, penyidik akhirnya memutuskan melakukan video conference agar hal tersebut tidak menghambat proses penyidikan yang berjalan.

"Proses penyidikan harus tetap mengikuti norma yang diatur dalam hukum acara. Alhamdulillah dengan video conference dapat menjadi solusi yang baik," jelasnya.

Baca juga: KKP: Operasional pelabuhan perikanan sesuai protokol pencegahan COVID

Sementara itu Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Drama Panca Putra, menjelaskan penggunaan teknologi teleconference dalam proses penyidikan merupakan upaya untuk memudahkan proses penyidikan yang sedang berjalan. Dalam hal ini KKP sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat.

Mengingat kondisi penyebaran wabah corona saat ini, kata Drama, pihak Kejaksaan mendukung langkah yang diambil KKP sepanjang dapat dilakukan dokumentasi secara baik.

”Semua terdokumentasikan dengan baik oleh PPNS Perikanan kita, dan akan kami sertakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan nanti," jelas Drama.

Dua kapal berbendera Malaysia yang diawaki oleh warga negara Myanmar ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 12 pada tanggal 10 Maret 2020 saat sedang melakukan pencurian ikan di WPP 571-Selat Malaka.

Selama periode kepemimpinan Edhy Prabowo, KKP telah melakukan penangkapan terhadap 17 kapal ikan asing ilegal yang terdiri dari delapan kapal berbendera Vietnam, empat kapal berbendera Filipina dan lima kapal berbendera Malaysia.