Untuk melihat rilis pers multimedia selengkapnya, klik di sini: https://www.businesswire.com/news/home/20200326005246/en/
Tugas ekonomi utama layanan pendidikan adalah untuk membangun modal manusia yang memenuhi persyaratan keterampilan dari pasar tenaga kerja, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dan, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, kata AJC dalam laporannya " Mempromosikan Layanan Perdagangan di ASEAN: Layanan Pendidikan" (https://www.asean.or.jp/en/trade-info/pst2_papers/).
Negara-negara ASEAN semakin berpartisipasi dalam sebagian besar jenis dan mode layanan perdagangan dalam pendidikan, namun terutama sebagai importir. Pada tahun 2017, di Mode 2 (konsumsi di luar negeri - salah satu empat mode pasokan layanan), lebih dari 285.000 siswa dari semua negara ASEAN belajar di luar negeri, dibandingkan dengan 144.000 pada tahun 2000. Mengenai ekspor pendidikan tinggi melalui Mode 2, pada tahun 2017, ASEAN menjamu sekitar 200.000 siswa asing, yang sebagian besar belajar di tiga negara: Malaysia (100.000), Singapura (53.000) dan Thailand (32.000). Ekspor ini terkait erat dengan daya tarik "kampus cabang internasional atau International Branch Campuses" (IBC).
Aliran perdagangan terbesar kedua dalam hal nilai (dan yang terbesar dalam hal volume) adalah penjualan sekolah internasional (Mode 3 - keberadaan komersial). Sejumlah sekolah di kebanyakan negara ASEAN telah tumbuh secara eksponensial dalam tahun terakhir, seperti halnya pendaftaran (dari 300.000 siswa pada tahun 2015 menjadi 520.000 pada tahun 2019), karena pemerintah secara bertahap telah meliberalisasi akses anak-anak lokal ke sekolah-sekolah ini. Pada tahun 2019, pendapatan biaya sekolah internasional di ASEAN melebihi $5 miliar.
Perdagangan ASEAN via Mode 4, pergerakan orang-orang alami (professor, guru, dan peneliti yang bekerja di luar negeri sementara), kebanyakan impor, yang cukup signifikan, karena ekspansi kehadiran komersial yang cepat (Mode 3). 33.000 guru asing di enam negara ASEAN dengan jumlah sekolah internasional terbesar menghasilkan perkiraan biaya gaji tahunan (dan impor melalui Mode 4) hampir $800 juta.
Perdagangan via Mode 1 (aliran lintas batas layanan yang terkait dengan jarak, pendidikan online untuk memperoleh gelar sarjana atau sertifikat), terlepas dari janji awal yang bagus, belum lepas landas.
Perluasan perdagangan pendidikan telah dimungkinkan karena liberalisasi dan deregulasi. Rata-rata, tidak termasuk Mode 4, berdasarkan komitmen liberalisasi ASEAN Framework Agreement of Services (AFAS), Indeks Hoekman disebut mengambil nilai 0,84 (1 setara dalam hal ini liberalisasi penuh) untuk semua negara ASEAN. Sebagian besar negara cukup terbuka untuk Mode 1 dan 2 perdagangan. Impor Mode 3, yang juga menghasilkan perdagangan dalam mode lain, merupakan yang paling tidak berkomitmen terhadap liberalisasi dalam AFAS, menurunkan indeks keseluruhan liberalisasi dari perdagangan pendidikan.
Liberalisasi merupakan kebutuhan namun bukan kondisi yang cukup untuk menarik FDI ke dalam pendidikan tersier. Langkah-langkah tambahan juga dibutuhkan untuk mengurangi risiko investasi dan meningkatkan kesempatan untuk menarik investasi asing, termasuk pembentukan kerangka kerja peraturan yang jelas, stabil dan transparan untuk kegiatan lembaga pendidikan tinggi asing atau Higher Education Institutions (HEI). Keterlibatan pemerintah mungkin diperlukan dalam memilih, menarik, dan membawa universitas asing berkualitas baik ke negara tuan rumah.
Tugas kebijakan penting pemerintah lainnya adalah untuk meningkatkan keuntungan dan menghindari atau mengurangi risiko dari layanan perdagangan pendidikan. Ini berbeda dengan mode perdagangan. Impor melalui Mode 2 memperbesar modal manusia, jika para lulusan kembali ke rumah. Jika tidak, mereka menjadi diaspora terampil. Pemerintah bisa memfasilitasi kembalinya para lulusan (dengan, misalnya mengakui gelar asing) dan mengurangi pengurasan otak melalui upaya mendorong anggota-anggota diaspora yang sangat terampil untuk kembali atau terlibat dalam interaksi dengan negara asal. Kehadiran HEI asing secara komersial juga dapat mengurangi impor pendidikan tinggi melalui Mode 2, karena menyediakan opsi dan insentif (biaya lebih rendah) bagi siswa lokal untuk mendapatkan gelar asing yang berharga tanpa meninggalkan negara itu. Ini juga dapat mengurangi kekurangan keterampilan, jika IBC mengkhususkan diri pada kursus yang tidak tersedia di negara tersebut.
Pembukaan terhadap kehadiran secara komersial mungkin tidak cukup untuk merangsang perdagangan, jika ada larangan pada mode lain dari pengiriman atau kendala terkait yang melampaui kebijakan perdagangan seperti kebijakan visa dan imigrasi. Kekhawatiran tentang kualitas dari ketentuan asing dan masuknya "pabrik gelar" harus diringankan dengan entri pemantauan dan menempatkan infrastruktur jaminan kualitas. Adopsi aspek Kerangka Jaminan Mutu ASEAN atau ASEAN Quality Assurance Framework (AQAF), yang berurusan dengan memastikan dan menyelaraskan kualitas kualifikasi dalam pendidikan tinggi, dapat membantu dalam hal ini.
Masalah kebijakan pendidikan yang penting adalah kunci untuk mempertahankan investor yang ada, mendorong mereka untuk meningkatkan dan untuk menarik investor baru ke kegiatan yang lebih maju, mengandalkan pekerja dan karyawan terampil.
1 Dua layanan sosial lain adalah layanan kesehatan dan sosial terkait dan layanan lingkungan. Studi sebelumnya sudah diterbitkan oleh AJC (https://www.asean.or.jp/en/trade-info/pst2_papers/).
Baca versi aslinya di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200326005246/en/
Kontak
ASEAN-Japan Centre
Tomoko Miyauchi
Sumber: ASEAN-Japan Centre
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.