Jakarta (ANTARA) - Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai wacana penutupan atau lockdown dapat berimplikasi kurang baik terhadap BUMN-BUMN terkait pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta penuh pertimbangan rumit jika wacana tersebut diterapkan.

"Bagi perusahaan negara wacana lockdown bisa membawa implikasi kurang baik terutama bagi BUMN yang terkait public goods, seperti BUMN industri farmasi, penyedia bahan pokok (Bulog), dan sebagainya," ujar Toto saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut pengamat tersebut, BUMN-BUMN terkait public goods atau layanan publik itu memegang hajat hidup orang banyak dan sangat vital peranannya dalam pencegahan penyebaran wabah Virus Corona.

Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan pemda tak boleh ambil kebijakan "lockdown"

Baca juga: Presiden Jokowi tak pikirkan "lockdown" untuk atasi COVID-19

Selain itu, Toto juga menilai wacana lockdown banyak memiliki pertimbangan yang rumit karena menyangkut kesiapan logistik sampai dengan melindungi para pekerja yang terpaksa kehilangan penghasilannya akibat penerapan lockdown.

"Kalau lockdown dilaksanakan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya seberapa jauh kesiapan logistik setiap daerah mampu menghandle kehidupan selama 1-2 bulan ke depan ? Apakah fungsi layanan-layanan publik yang strategis bisa beroperasi optimal di masa lockdown ? Mekanisme apa yg akan dipersiapkan & dikerjakan untuk memproteksi pekerja mandiri yg terpaksa setop bekerja dan menjadi tidak mampu berpenghasilan? Dan banyak pertanyaan lainnya," kata Toto.

Selain itu wacana penerapan lockdown juga harus mempertimbangkan penerimaan sosial dari masyarakat yang harus siap dengan mekanisme pengawasan, disiplin, dan penegakan hukum sangat keras.

Baca juga: Jokowi: Saatnya bekerja, belajar, dan beribadah di rumah

Baca juga: Presiden: "Sosial distancing" penting dilakukan dalam kondisi saat ini