Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meyakini ekosistem logistik nasional bisa lebih efisien apabila terdapat roadmap program yang jelas dan terukur.

"Saya yakin dengan kerja yang fokus, dengan roadmap program yang jelas dan terukur maka ekosistem logistik nasional negara kita menjadi lebih efisien," ujar Presiden dalam pengantarnya di Rapat Terbatas Penataan Ekosistem Logistik Nasional, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan peta program yang jelas dan terukur juga akan mendorong biaya logistik yang terbuka, transparan dan kompetitif, serta layanan logistik yang menjadi lebih murah dan lebih cepat.

"Saya kira target kita itu," ujar Presiden.

Presiden mengingatkan berdasarkan data, logistic performance index Indonesia pada 2018 berada di peringkat 46 atau masih di bawah Singapura di peringkat 7, China di peringkat 26, Thailand di peringkat 32, Vietnam di peringkat 39, Malaysia di peringkat 41 dan India di peringkat 44.

Begitu pula di peringkat trading across borders yang mempengaruhi ease of doing business, dalam dua tahun terakhir Indonesia masih stagnan di peringkat 116.

"Masalahnya di mana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien, dari sisi waktu maupun sisi biaya. ini sudah kita bicarakan 3-4 tahun yang lalu, tetapi memang belum menyelesaikan masalah yang ada di lapangan," jelas Presiden.

Dia menekankan biaya logistik di Indonesia tertinggi dibandingkan lima negara ASEAN yang lain, yakni masih 24 persen dari PDB atau setara dengan Rp3.560 triliun.

Padahal, kata Presiden, biaya logistik, biaya transportasi merupakan komponen terbesar dan transportasi yang tidak reliable membuat biaya inventori semakin meningkat.

Oleh karena itu, Presiden menyampaikan, ekosistem logistik nasional Indonesia harus diperbaiki, ditata, dan Indonesia harus memulai membangun sistem logistik yang terpadu dari hulu sampai hilir.

"Ini memang pekerjaan lapangan yang tidak mudah tapi sekali lagi kita harus segera berani merancang platform logistik terintegrasi mulai dari single submission, single filling, single payment channel, single risk management, single monitoring," jelasnya.

Presiden menginginkan kolaborasi sistem menjadi platform logistik tunggal, sistem interface dan saling terhubung tanpa harus menghilangkan sistem-sistem yang sudah ada.

Baca juga: Kemenhub ungkap tiga faktor utama bebani biaya logistik nasional
Baca juga: Pemecahan masalah logistik dinilai akan bantu peningkatan kinerja UMKM