Palembang (ANTARA) - Pemerintah daerah harus mendorong ekonomi domestik dengan memacu konsumsi rumah tangga untuk merespons perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia, kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Hari Widodo di Palembang, Selasa.

Ia mengatakan konsumsi rumah tangga ini sangat memungkinkan untuk didorong karena selama ini berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total produk domestik bruto regional (PDRB).

“Untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi maka harus diperkuat konsumsinya. Ini perlu peran pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata dia.

Baca juga: Akibat corona, BI revisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan

Ia menjelaskan stimulus fiskal yang diberikan pemerintah pusat, seperti bantuan pangan nontunai juga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, jika masyarakat memiliki daya beli, konsumsi dapat terjaga. Untuk itu, pemerintah daerah perlu gencar melakukan belanja langsung yang memiliki multiplier effects terhadap perekonomian.

Ketika pemda melakukan belanja infrastruktur, misalnya untuk perbaikan jalan diharapkan ada dampak lanjutan dari proyek tersebut.

“Gubernur Sumsel akan menggelontorkan Rp1,3 triliun untuk perbaikan jalan. Dampaknya bisa lebih dari Rp1,3 triliun karena ketika jalan itu bagus, bisa memperlancar ekonomi rakyat, bahkan berpotensi menumbuhkan sentra ekonomi baru di daerah itu,” kata dia.

Baca juga: Kemarin, larangan PHK hingga soal "lockdown"

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Bernadette Robiani mengatakan jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret menanggulangi dampak COVID-19, imbasnya terhadap ekonomi daerah bisa lebih dalam.

“Jika faktor produksi terganggu akibat turunnya ekspor, berpeluang ada PHK (pemutusan hubungan kerja). Imbasnya, ke pengangguran yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan,” kata dia.

Bernadette menilai kondisi melemahnya perdagangan global bisa membuat perekonomian Sumsel hanya tumbuh maksimal 5,5 persen.