Yanti Halalangi, penanggung jawab Divisi SDM, Organisasi, dan Informasi Data Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya akan menyelenggarakan sosialisasi sebanyak tiga kali dalam setahun.
"Ini kali pertama kami menggelarnya sebagai upaya mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk para peserta sosialisasi, untuk turut melakukan pengawasan yang proaktif," katanya.
Bawaslu mengawali sosialisasi partisipatif tersebut dengan menghadirkan seluruh elemen masyarakat dari Kecamatan Tolinggula. Mereka diundang secara khusus di salah satu tempat komersial, Kecamatan Kwandang atau pusat ibu kota kabupaten.
Baca juga: Bawaslu Makassar gandeng LSM bantu pengawasan partisipatif
Ia mengatakan bahwa pihaknya mengundang anggota Babinsa Desa Tolite Jaya dan Tolinggula Pantai, Karang Taruna, Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Tolinggula (KPMIT), tokoh masyarakat, para kepala desa, serta penanggung jawab jemaah Tabliqh Haloqah di Kecamatan Tolinggula.
"Mereka semua dihadirkan bukan karena Bawaslu mengalami minim sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan di lapangan, melainkan pengawasan demokrasi menjadi kewajiban semua pihak untuk proaktif mengawasi proses atau tahapan pemilihan umum (pemilu)," kata Yanti.
Apalagi, kata dia, Kecamatan Tolinggula yang ada di wilayah barat kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang juga akan menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng.
Menurut dia, adanya potensi kerawanan-kerawanan yang perlu diantisipasi sedini mungkin di wilayah perbatasan dalam pemilihan yang demokratis, jujur, dan berkualitas.
Bawaslu akan menggelar kegiatan serupa di Kecamatan Atinggola yang juga berbatasan langsung dengan Sulawesi Utara. Provinsi ini juga akan menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
Selanjutnya, di Kecamatan Kwandang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo. Daerah ini juga akan menggelar pilkada.
"Wilayah ini diapit oleh daerah-daerah yang akan menggelar pilkada. Maka, sikap proaktif pun perlu dilakukan dalam mendukung pelaksanaannya sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.
Baca juga: Kapolda samakan persepsi dengan Bawaslu terkait kerawanan pemilu
Masyarakat di wilayah perbatasan, menurut dia, perlu diberi pemahaman tentang penggunaan hak suaranya hanya di wilayah mereka.
"Jangan sampai, masyarakat di wilayah perbatasan menjadi komoditas yang dampaknya sangat merugikan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di daerah ini," ucapnya.
Oleh karena itu, dia memandang penting adanya sosialisasi partisipatif tersebut dengan harapan masyarakat di wilayah perbatasan ikut mengawasi jalannya pemilihan meski pelaksanaannya berlangsung di daerah tetangga.
Sosialisasi tersebut menghadirkan para pemateri, di antaranya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Munawir Ismail. Pemateri dari KPU ini membawakan materi tentang peran organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara pemerintah dalam demokrasi.