Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini masih bisa mencapai target di APBN 2009 sebesar 4,5 persen.

"Semua negara memang mengoreksi ke bawah pertumbuhannya, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang dikoreksi menjadi minus. Kita memang akan menyesuaikan dari bulan ke bulan, tetapi sejauh ini pemerintah dan DPR belum akan merevisi sasaran pertumbuhan 4,5 persen," kata Presiden dalam jumpa pers di kediaman pribadi Puri Cikeas, Bogor, Minggu.

Presiden memberi keterangan didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Mensesneg Hatta Rajasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, serta Juru Bicara Andi Mallaranggeng.

Menurut Presiden, langkah-langkah total akan dilakukan pemerintah seperti dengan pemberian stimulus dan mendorong konsumsi masyarakat.

"Kita juga akan memantau terus hasil pertemuan G-20 yang sedang berlangsung untuk tingkat menteri. Kita akan lakukan apa yang bisa dilakukan secara domestik dan mendukung langkah yang dilakukan secara regional dan global," kata Yudhoyono.

Presiden juga mengatakan, dirinya memastikan akan hadir dalam pertemuan G-20 tingkat pemimpin dan kepala negara yang akan berlangsung di London awal April 2009.

Sebelumnya Menteri Keuangan/Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia ikut aktif membahas pengaturan kembali sistem keuangan regional dan global agar krisis keuangan tidak terjadi lagi.

"Dalam G-20, Indonesia sebagai peserta bukan pasif tapi ikut serta mendiskusikan bagaimana perekonomian dan sistem keuangan diatur lagi, apa yang perlu diadopsi agar tidak terjadi krisis lagi," kata Menkeu.

Untuk mengatasi dampak negatif krisis global pada 2009, pemerintah menerapkan kebijakan countercyclical, berupa stimulus yang ditujukan terutama untuk memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat menjaga agar konsumsi rumah tangga tumbuh 4,0 persen hingga 4,7 persen.

Selain itu juga untuk menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha menghadapi krisis global dan menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya.

Total dana yang dialokasikan untuk program stimulus fiskal mencapai Rp73,3 triliun terdiri atas stimulus perpajakan yang mencapai Rp56,3 triliun dan stimulus belanja negara Rp17,0 triliun.

Stimulus perpajakan terdiri atas penurunan tarif PPh, pajak pertambahan nilai dan bea masuk ditanggung pemerintah (PPN dan BM DTP) dan insentif terkait PPh Pasal 21 dan Pasal 25.

Sedangkan stimulus belanja negara sebesar Rp17,0 triliun terdiri atas belanja infrastruktur Rp12,2 triliun dan Rp4,8 triliun untuk subsidi langsung dan subsidi energi. (*)