Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh menyatakan siap untuk meningkatkan senergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendorong berkembang perekonomian masyarakat kecil dan menengah di daerah berjuluk "Kota Serambi Mekkah".

"Kami siap meningkatkan sinergi dengan PNM dalam mengembangkan ekonomi masyarakat kecil. Selama ini, sudah sangat terbantu. Apa saja program yang bermanfaat untuk masyarakat, kita akan dukung," ujar Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, di Banda Aceh, Rabu.

Wali Kota Banda Aceh menerima rombongan PNM, di antaranya Komisaris M Sholeh Amin, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko M Q Gunadi, Kepala Divisi Unit Usaha Syariah Ramon Agustus, Pemimpin Cabang UlaMM Aceh Muhammad Wazir, Regional Manager PNM Mekaar Wilayah Aceh Agung Utomo, dan Koordinator Pengawas PNM Mekaar Wilayah Aceh Azhari, di Pendopo Wali Kota Banda Aceh.

Wali Kota mengatakan, pemkot setempat sangat berharap sinergi yang terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang, karena pembangunan di daerah itu tidak terlepas dari peran badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Dewasa ini selain melakukan terus melakukan promosi pariwisata, lanjut dia, pemkot sangat berkonsentrasi dalam membina pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seiring dengan pertumbuhan pelaku UMKM setempat.

Berdasarkan data terakhir Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh menyebut, tahun 2019 jumlahnya sudah mencapai 12.012 UMKM yang jauh mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 hanya 9.591 UMKM.

"Kami tidak punya sumber daya alam dan hasil bumi, karenanya kami sangat komit menggenjot sektor wisata agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat kecil, seperti UMKM," ujar dia.


Ia menyampaikan apresiasi kepada PNM atas capaian tersebut, karena berkembangnya sektor UMKM di "Kota Gemilang" ini juga tidak terlepas dari peran PNM yang selama ini terus berkontribusi dengan berbagai programnya, seperti Program UlaMM dan Mekaar.

Mantan Direktur Utama Bank Aceh selama dua periode ini menyebut, berkembangnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di ibu kota Provinsi Aceh juga berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

"Terjadi penurunan angka kemiskinan di Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Dari 7,72 persen di tahun 2015, turun menjadi 7,22 persen tahun 2019. Kemudian angka pengangguran dari 12 persen tahun 2015 turun drastis menjadi 6,92 persen pada tahun 2019," katanya pula.

​​​​Wali Kota Aminullah dalam pertemuan itu, juga menyinggung soal sistem ekonomi syariah yang akan berlaku di Aceh mulai tahun 2021 sesuai amanah Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 11 Tahun 2018.

Pihak PNM dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah Didin Hafidhuddin.