Wellington (ANTARA) - Beberapa hari sebelum peringatan satu tahun penembakan di Christchurch yang menewaskan 51 jemaah Muslim, sebuah unggahan muncul di aplikasi pesan terenkripsi yang menunjukkan seorang pria mengenakan balaclava penutup kepala di luar salah satu masjid yang diserang dengan ancaman dan gambar senjata.

Pesan terbaru itu termasuk dalam sejumlah ancaman terhadap minoritas di Selandia Baru, bukti dari apa yang para ahli katakan sebagai peningkatan kejahatan rasial dan xenofobia sejak pembantaian masjid oleh seorang tersangka supremasi kulit putih pada 15 Maret tahun lalu.

Pria bersenjata semi-otomatis, menyerang warga Muslim yang melaksanakan shalat Jumat di kota terbesar Pulau Selatan itu, menyiarkan secara langsung lewat Facebook penembakan massal terburuk di Selandia Baru.

Brenton Tarrant, warga negara Australia, menghadapi 92 dakwaan terkait dengan serangan di masjid Al Noor dan Linwood. Dia mengaku tidak bersalah dan menghadapi persidangan pada Juni.

Pengungkapan rasa cinta dan kasih sayang warga Selandia Baru yang luar biasa bagi komunitas Muslim setelah serangan itu dipimpin oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern. Ia dengan segera memperkenalkan undang-undang senjata baru dan memulai gerakan global untuk membasmi kebencian dalam dunia daring melalui respons yang dipuji sebagai model bagi para pemimpin lainnya.

Baca juga: Selandia Baru tingkatkan patroli jelang setahun peristiwa Christchurch
Baca juga: Selandia Baru larang video game terkait serangan masjid Christchurch

Namun, serangan itu juga menginspirasi kaum nasionalis kanan dan pegiat anti-imigrasi untuk menjadi lebih aktif baik di dunia maya maupun nyata, menurut para pemimpin Muslim, aktivis, dan pakar.

"Serangan itu tentu membuat orang semakin berani menyebarkan kebencian," kata Anjum Rahman dari Dewan Wanita Islam Selandia Baru.

Selama setahun terakhir, dewan telah berulang kali memperingatkan pemerintah tentang bangkitnya ekstremisme dan meningkatnya ancaman yang dirasakan oleh wanita Muslim di Selandia Baru.

Rahman melaporkan ancaman terbaru terhadap masjid Al Noor ke polisi setelah dia ditunjukkan gambar yang dibagikan pada aplikasi pesan media sosial terenkripsi Telegram.

Polisi mengatakan seorang pria berusia 19 tahun dituduh gagal membantu polisi dengan surat perintah penggeledahan sehubungan dengan insiden itu dan akan muncul di pengadilan akhir bulan ini.

Laporan media lokal mengaitkan lelaki itu dengan kelompok nasionalis kulit putih bernama Action Zealandia, yang dibentuk pada Juli 2019, hanya beberapa bulan setelah serangan Christchurch. Di situsnya dikatakan kelompok itu berfokus pada "membangun komunitas untuk orang Selandia Baru Eropa".

Menanggapi insiden tersebut, Action Zealandia mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter bahwa tindakan yang dituduhkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kode etik dan "tidak dewasa dan tidak produktif karena kami tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan kami".

Polisi sedang berupaya memastikan mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang individu dan kelompok yang tindakannya menimbulkan ancaman, tanpa mengomentari kelompok tertentu.


Lebih Ekstremis

Dalam pertemuan komite parlemen yang diketuai oleh Ardern bulan lalu, kepala agen intelejen Selandia Baru mengutarakan tantangan yang semakin meningkat sejak serangan itu.

"Serangan itu telah memberikan dorongan kepada beberapa orang, dan telah memberi inspirasi kepada orang lain," kata Direktur Jenderal Badan Intelijen Keamanan Selandia Baru Rebecca Kitteridge kepada komite, menurut transkrip dari pertemuan yang disaksikan oleh Reuters.

"Kami mendapat lebih banyak informasi tentang lebih banyak orang yang mengekspresikan pandangan ekstremis daripada yang kami miliki sebelum 15 Maret, dan beberapa dari orang-orang itu ada sebelumnya, dan kemudian ada dampak serangan itu sendiri setelahnya," kata dia.

Sekitar 30 dan 50 orang sedang diselidiki secara aktif oleh badan intelejen tersebut pada saat tertentu karena menimbulkan ancaman teror, jumlah yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kitteridge mengatakan antara 15 Maret dan akhir Juni 2019 agen mata-mata itu menerima petunjuk tentang orang-orang yang mengekspresikan pandangan rasis, Nazi, identitarian (politik identitas), atau supremasi kulit putih.

Sebuah survei oleh agen keamanan online Netsafe pada Desember menunjukkan pidato kebencian daring meningkat di Selandia Baru dalam 12 bulan terakhir, dengan sekitar 15 persen dari populasi orang dewasa jadi sasaran kebencian daring.

Di dunia nyata juga, poster supremasi kulit putih telah muncul di universitas-universitas Auckland dalam beberapa minggu terakhir menjelang peringatan 15 Maret.

Ada sekitar 60 hingga 70 kelompok dan di suatu tempat antara 150 dan 300 aktivis sayap kanan inti di Selandia Baru, kata Paul Spoonley dari Massey University, yang telah meneliti ekstremisme sayap kanan selama beberapa dekade.

Sebanding dalam ukuran penduduk, angka itu hampir sama dengan jumlah aktivis sayap kanan di Jerman, katanya.

"Selandia Baru sekarang menjadi bagian dari ekosistem sayap kanan internasional dengan cara yang tidak dapat Anda katakan 20 tahun lalu," kata Spoonley.

"Kita telah menerapkan toleransi dengan baik, tetapi itu tidak berarti tidak ada elemen ekstrem," kata dia.


Kebencian

Ardern mengatakan dia "hancur" oleh ancaman terbaru terhadap masjid Al Noor dan itu menunjukkan bahwa lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

"Kita harus kembali ke dasar mengapa orang-orang merasa bahwa mereka dapat membuat ancaman semacam itu terhadap nyawa orang lain," katanya kepada wartawan.

Sebagian besar masalah adalah bahwa tidak seperti Amerika Serikat atau Inggris, Selandia Baru tidak pernah mencatat pelanggaran kejahatan rasial spesifik, menimbulkan pertanyaan tentang tanda-tanda apa yang mungkin dilewatkan oleh badan-badan keamanan.

Polisi sekarang mulai merekam contoh-contoh pelanggaran yang tampaknya dimotivasi oleh kebencian, Menteri Kehakiman Andrew Little mengatakan kepada Reuters.

Kementerian juga meninjau undang-undang kebencian negara itu, meskipun rencana ini telah ditentang oleh kelompok-kelompok yang mengatakan kebebasan berbicara akan dibatasi oleh undang-undang tersebut.

"Pekerjaan lebih lanjut diperlukan di mana garis kebebasan berbicara diambil. Tapi saya mengantisipasi pendekatan yang seimbang akan diambil ketika proses peninjauan selesai," kata Little.

Sumber: Reuters

Baca juga: PM Selandia Baru tingkatkan perlawanan konten ekstremis daring
Baca juga: PM Selandia Baru beri penghargaan 'dua pahlawan' Christchurch