Pimpinan MPR/DPD/DPR ke Papua gali info pengungsi di Wamena
1 Maret 2020 19:52 WIB
Dokumentasi sejumlah pengungsi asal Wamena, Papua, turun dari KM Dobonsolo di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (17/10). Mereka kembali ke kampung halamannya di Jawa Timur. ANTARA/Hanif Nashrullah
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR Dapil Papua dan Papua Barat, Filep Wamafma, mengatakan kunjungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD ke Papua pada 2-4 Maret, salah satunya ingin mendapatkan informasi aktual terkait pengungsi yang ada di Wamena.
"Kami dapatkan data dari sejumlah LSM maupun tokoh Agam namun ketika bertemu dengan Kementerian Sosial, ada informasi yang belum valid berapa jumlah pengungsi sebenarnya," kata Wamafma kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Lanud Silas Papare pulangkan 128 pengungsi ke Wamena
Anggota DPD itu menjelaskan kunjungan pimpinan Parlemen ke Wamena terkait pasca-rusuh di daerah itu dan pengungsi yang ada di Wamena maupun di Kabupaten Nduga di Papua.
Ia mengungkapkan masih ada perbedaan pendapat antar kementerian terkait pengungsi di Wamena, misalnya Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan serta pihak keamanan yang menilai mereka bukan sebagai pengungsi. "Mereka lebih condong menyebutnya bukan pengungsi namun masyarakat yang ketakutan dan mencari keamanan lalu pergi ke Wamena," ujarnya.
Baca juga: Lanud Silas Papare pulangkan 488 pengungsi ke Wamena
Pada sisi lain, menurut ketua Panitia Khusus Papua DPD itu, Kementerian Sosial menganggap warga yang mengungsi di Wamena merupakan pengungsi.
Karena itu menurut dia, pimpinan MPR, DPR, dan DPD berpandangan perlu menelusuri hal itu untuk mencari kebenaran data yang sesungguhnya.
"Hal itu agar negara memberikan perhatian serius kepada para pengungsi apalagi kaitannya dengan keselamatan pengungsi. Lalu pimpinan ingin melihat pembangunan rumah yang dilakukan Kementerian PUPR bagi pengungsi," katanya.
Baca juga: 93 pengungsi dari Kabupaten Jayapura kembali ke Wamena
Selain itu menurut dia, pimpinan Parlemen juga akan mengunjungi Jayapura untuk rapat dengan Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Papua untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua.
Ia mengatakan, pimpinan Parlemen juga akan mengunjungi PT Freeport Indonesia untuk melihat sejauh mana efektivitas perusahaan itu berkontribusi untuk Indonesia dan Papua.
Baca juga: Perantau asal Probolinggo masih trauma dengan kerusuhan Wamena
Ia juga menegaskan, kunjungan pimpinan Parlemen itu tidak akan melakukan investigasi terkait kasus kerusuhan di Wamena dan kasus penangkapan Mispo Gwijangge yang dituduh membunuh 17 pekerja PT Istaka Karya (Persero) dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Terkait kasus tersebut, pimpinan sudah paham namun kalau ada info di lapangan terkait kasus itu, malah lebih baik," ujarnya.
Baca juga: 88 Pengungsi diterbangkan kembali ke Wamena
Sebelumnya, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengatakan dia bersama Ketua DPR, Puan Maharani, Ketua DPD, La Nyalla Mattaliti, dan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR serta DPD daerah pemilihan Papua dan Papua Barat akan berkunjung ke Papua pada 2-4 Maret 2020.
Soesatyo mengatakan, kunjungan yang baru pertama kali dilakukan MPR, DPR, dan DPD secara bersamaan ini bermaksud melihat langsung kondisi rill yang ada di masyarakat Papua.
Baca juga: Mabes TNI siap fasilitasi pemulangan pengungsi ke Wamena dan Ilaga
Selain itu menurut dia, kunjungan itu untuk memastikan rencana persiapan Pekan Olahraga Nasional 2020 yang akan diselenggarakan di Papua berjalan baik.
"Kami dapatkan data dari sejumlah LSM maupun tokoh Agam namun ketika bertemu dengan Kementerian Sosial, ada informasi yang belum valid berapa jumlah pengungsi sebenarnya," kata Wamafma kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Lanud Silas Papare pulangkan 128 pengungsi ke Wamena
Anggota DPD itu menjelaskan kunjungan pimpinan Parlemen ke Wamena terkait pasca-rusuh di daerah itu dan pengungsi yang ada di Wamena maupun di Kabupaten Nduga di Papua.
Ia mengungkapkan masih ada perbedaan pendapat antar kementerian terkait pengungsi di Wamena, misalnya Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan serta pihak keamanan yang menilai mereka bukan sebagai pengungsi. "Mereka lebih condong menyebutnya bukan pengungsi namun masyarakat yang ketakutan dan mencari keamanan lalu pergi ke Wamena," ujarnya.
Baca juga: Lanud Silas Papare pulangkan 488 pengungsi ke Wamena
Pada sisi lain, menurut ketua Panitia Khusus Papua DPD itu, Kementerian Sosial menganggap warga yang mengungsi di Wamena merupakan pengungsi.
Karena itu menurut dia, pimpinan MPR, DPR, dan DPD berpandangan perlu menelusuri hal itu untuk mencari kebenaran data yang sesungguhnya.
"Hal itu agar negara memberikan perhatian serius kepada para pengungsi apalagi kaitannya dengan keselamatan pengungsi. Lalu pimpinan ingin melihat pembangunan rumah yang dilakukan Kementerian PUPR bagi pengungsi," katanya.
Baca juga: 93 pengungsi dari Kabupaten Jayapura kembali ke Wamena
Selain itu menurut dia, pimpinan Parlemen juga akan mengunjungi Jayapura untuk rapat dengan Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Papua untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua.
Ia mengatakan, pimpinan Parlemen juga akan mengunjungi PT Freeport Indonesia untuk melihat sejauh mana efektivitas perusahaan itu berkontribusi untuk Indonesia dan Papua.
Baca juga: Perantau asal Probolinggo masih trauma dengan kerusuhan Wamena
Ia juga menegaskan, kunjungan pimpinan Parlemen itu tidak akan melakukan investigasi terkait kasus kerusuhan di Wamena dan kasus penangkapan Mispo Gwijangge yang dituduh membunuh 17 pekerja PT Istaka Karya (Persero) dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Terkait kasus tersebut, pimpinan sudah paham namun kalau ada info di lapangan terkait kasus itu, malah lebih baik," ujarnya.
Baca juga: 88 Pengungsi diterbangkan kembali ke Wamena
Sebelumnya, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengatakan dia bersama Ketua DPR, Puan Maharani, Ketua DPD, La Nyalla Mattaliti, dan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR serta DPD daerah pemilihan Papua dan Papua Barat akan berkunjung ke Papua pada 2-4 Maret 2020.
Soesatyo mengatakan, kunjungan yang baru pertama kali dilakukan MPR, DPR, dan DPD secara bersamaan ini bermaksud melihat langsung kondisi rill yang ada di masyarakat Papua.
Baca juga: Mabes TNI siap fasilitasi pemulangan pengungsi ke Wamena dan Ilaga
Selain itu menurut dia, kunjungan itu untuk memastikan rencana persiapan Pekan Olahraga Nasional 2020 yang akan diselenggarakan di Papua berjalan baik.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
Tags: