Jakarta (ANTARA) - Perpustakaan Nasional kembali meraih penghargaan dari Arsip Nasional (ANRI) meraih predikat A atau memuaskan untuk kategori Pengawasan Kearsipan dengan nilai 80,19 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala ANRI M Taufik kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan ANRI di Surakarta, Jawa Tengah.

"Ini perlu ditata karena hal itu bagian dari reformasi birokrasi," ujar Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Rabu.

Selain itu, Menpan RB juga meminta agar setiap daerah memiliki pelayanan publik yang baik, mudah diakses dan tidak berbelit-belit.

"Visi misi Presiden tidak semata-mata pelayanan birokrasi, reformasi birokrasi, ataupun penyederhanaan birokrasi tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju ke arah yang profesional," kata Tjahjo Kumolo.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB menekankan pentingnya arsip, khususnya yang menyangkut aset-aset daerah. Jangan sampai bangunan tua atau cagar daerah hilang dokumennya, seperti yang terjadi di beberapa daerah meskipun fisiknya masih ada.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa pengelolaan arsip semestinya canggih.

"Sekarang masanya teknologi komunikasi. Digitalisasi adalah keharusan," kata Ganjar.

Paradigma arsip harus berubah, kata Ganjar, setidaknya dalam aspek tata kelola dan budaya arsip. Masyarakat juga harus meningkat pemahaman akan kearsipan dan jangan ketika kondisi sulit atau susah, arsip baru dicari.

"Arsip jangan merasa termarjinalkan. Arsip salah satu garda terdepan bangsa. Arsip adalah penyaji informasi yang akurat. Alat bukti yang sah. Dan para pejuang kearsipan jangan lelah berkarya dan letih berkreasi dan berinovasi," kata Ganjar.

Sebanyak 103 kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah menerima penghargaan serupa dari ANRI.