Tanjungpinang (ANTARA) - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Suhajar Diantoro menyebutkan Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan empat strategi buat menghadapi pengaruh pelambatan ekonomi global terhadap Indonesia.

Menurut Suhajar saat membuka Rapat Kerja Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Ekonomi Sosial Masyarkat Tahun 2020 di Tanjungpinang, Kepri, Selasa (25/2), hari ini kondisi perdagangan dunia tengah goyang dipicu kondisi negara raksasa ekonomi China yang semakin melemah.

Dia katakan, setidaknya ada tiga variabel yang sedikit banyak akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Baca juga: Sesmenko Perekonomian: Dampak Virus Corona akan terasa mulai Maret ini

"Perang dagang antara China dan Amerika, pencabutan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, serta dampak virus corona bagi dunia pariwisata Indonesia," kata Suhajar.

Khusus virus corona, kata Suhajar, menyebabkan industri pariwisata Indonesia menjadi sangat terpukul, karena kunjungan turis China yang sejauh ini sangat dominan, kini turun drastis setelah pemerintah mereka melarang warganya berkunjung ke luar negeri.

Baca juga: BI: Triwulan I ekonomi tumbuh di bawah 5 persen, terdampak Corona

Apalagi selama ini turis China cukup besar menyumbangkan devisa bagi Indonesia. Dalam beberapa bulan ini dapat dipastikan pendapatan di sektor pariwisata mengalami penurunan.

"Dampaknya sudah jelas, ekonomi kita beberapa bulan ini mulai terasa melambat," sebut Suhajar.

Baca juga: BI: Peningkatan kerja sama untuk pulihkan kondisi global

Maka itu, lanjut dia, Presiden Joko Widodo sudah mengarahkan empat hal tadi buat mengatasi perlambatan-perlambatan ekonomi global tersebut.

Pertama, kata dia, kementerian/lembaga diminta segera menggerakkan dana APBN 2020 yaitu, dengan melaksanakan segala kegiatan proyek pembangunan mulai Januari atau Februari.

"APBN itu adalah insentif untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Uang yang sudah ada harus segera direalisasikan guna menggairahkan ekonomi," ujarnya.

Kedua, Gubernur, Bupati dan Wali Kota di tiap-tiap daerah diimbau tidak mendeposito dana APBD di bank. Kepala Daerah diminta melakukan kontrol, paling lambat bulan Maret 2020 kegiatan-kegiatan yang didanai APBD sudah mulai berjalan.

Dia katakan, tahun ini dana APBD cukup besar, di mana di dalamnya ada Rp876 triliun dana transfer pusat untuk seluruh daerah di Indonesia.

"Kalau misalkan ditambah PAD semua daerah sekitar Rp300 triliun, maka ada sekitar Rp1.000 triliun dana yang beredar di seluruh daerah se-Indonesia," jelasnya.

Kemudian ketiga ialah memaksimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai Rp54 triliun pada tahun ini.

Keempat, sambung Suhajar, menggerakkan dana desa senilai Rp72 triliun untuk 74 ribu desa se-Indonesia di 2020 ini.

"Arahan Pak Jokowi, semua dana ini harus segera digerakkan buat memacu perekonomian daerah maupun nasional," tutur Suhajar.