Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berupaya untuk terus melibatkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai bentuk antisipasi terhadap kerawanan konflik dan masalah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Jakarta, Selasa.

"Menggandeng tokoh agama itu salah satu cara dan tindak lanjut dari indeks kerawanan pemilu (IKP) kami menjelang pilkada, Jadi setelah IKP kami luncurkan, semua pihak bergandengan tangan, mengantisipasi agar kerawanan tidak terjadi dalam Pilkada 2020," kata Afifuddin saat peluncuran IKP Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Red Top Pecenongan Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu: Keberpihakan ASN mendominasi pelanggaran pilkada
Baca juga: Bawaslu rilis 24 daerah rawan konflik Pilkada 2020

Afif menceritakan pengalamannya sebagai penyelenggara pemilu yang pernah dicurigai mengatur konten ceramah khotbah karena menyisipkan materi-materi pencegahan pelanggaran pemilu bersama tokoh-tokoh agama Islam.

Saat itu, Bawaslu menggunakan pendekatan agama dalam menyosialisasikan pencegahan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2018, yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya penyebaran ujaran kebencian lewat isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Begitu kami melakukan kebijakan untuk menggandeng semua tokoh agama, membuat materi khotbah berwawasan pengawasan, kemudian ada pihak-pihak yang mencurigai kami mengatur khotbah," katanya.

Untuk meredam ketegangan tersebut, lanjut Afif, beberapa pimpinan Bawaslu berinisiatif menemui Ma'ruf Amin yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kami jelaskan pentingnya tokoh agama dalam mengantisipasi potensi pelanggaran dan saat itu terjelaskan. Dan di forum tersebut akhirnya semua mengetahui bahwa IKP adalah salah satu cara kami mengantisipasi kerawanan menjelang Pilkada 2018," jelas Afif.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang hadir dalam peluncuran IKP Pilkada Serentak Tahun 2020, berpesan kepada penyelenggara dan peserta pemilu untuk tidak membiarkan isu SARA dimanfaatkan dalam memperoleh kekuasaan politik.

"Jangan mempolitisasi SARA. Karena kita tidak mampu bersaing, jangan sampai SARA dijadikan alat. Atau peribahasanya, 'hidung tidak mancung, lalu menonjol-nonjolkan pipi'; karena tidak mampu bersaing sehat, lalu mencari kejelekan-kejelekan yang lain," kata ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres Ma'ruf: Jangan ada "money politics" dalam Pilkada
Baca juga: Wapres: Pilkada jangan jadi sumber perpecahan