"Sebagaimana kita ketahui kemiskinan mayoritas ada di daerah-daerah perdesaan. Oleh karena itu, program pemerintah untuk desa sangat diperhatikan dan menjadi bagian penting dalam pembangunan," katanya di Jakarta, Kamis.
Dalam sambutan bertema "Kontribusi Lembaga Zakat dalam Peningkatan Kualitas SDM dan Pengentasan Kemiskinan" yang disampaikan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK R Agus Sartono saat membuka lokakarya sekaligus Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Amil Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) se-Indonesia 2020, Muhajir Effendy merujuk data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2015 terkait Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp20,8 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta.
Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,7 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 dan 2018 kembali meningkat menjadi Rp59,8 triliun dan 59,9 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sekitar 69,8 triliun.
"Dengan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan zakat, dalam artian dari mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (orang yang berzakat)," katanya.
Baca juga: YBM-BRI diharapkan mampu mentranformasi diri menjadi LAZ modern
Baca juga: Anies sebut dana bedah 420 rumah didominasi zakat pegawai pemerintah
Baca juga: Kualitas siswa mustahik di Sulwesi Utara terus ditingkatkan Baznas
Ia mengemukakan bahwa potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Hal ini tercermin dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Berdasarkan perhitungan komponen IPPZ, kata dia, potensi zakat Rp233,8 triliun atau setara 1,72 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun 2017, yang dibagi dalam lima objek zakat, yaitu pertanian (Rp19,79 triliun), peternakan (Rp9,51 triliun), uang (Rp58,76 triliun), perusahaan (Rp6,71 triliun), dan penghasilan (Rp 139,07 triliun).
Sedangkan berdasarkan statistik penghimpunan zakat di Outlook, tercatat total penghimpunan nasional pada 2017 sebesar Rp6,2 triliun. Jumlah itu naik Rp1,2 triliun (24 persen) dari tahun 2016 yang besarnya Rp5,01 triliun.
Sementara, berdasarkan penghimpunan nasional tahun 2017, zakat yang terhimpun Rp4,19 triliun (67,38 persen), terdiri atas zakat mal (harta) penghasilan individu Rp2,78 triliun (44,75 persen), zakat mal badan Rp307 miliar (4,93 persen), dan zakat fitrah Ramadhan Rp1,1 triliun (17,70 persen).
Karena itu, menurut Menko PMK, BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) perlu melakukan strategi inovatif, efektif dan efisien dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat nasional, seperti penguatan organisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Dengan berzakat, infak, shadaqah dan sejenisnya, kita berarti ikut berpartisipasi menumbuhkan kepedulian sosial dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta dapat mendistribusikan perekonomian secara adil," katanya.
Beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintahan sekarang, katanya, perlu ditingkatkan lagi secara bersama sehingga secara gradual angka ketimpangan pendapatan terus menurun dan pemerataan terus membaik, kata Muhajir Effendy.
Menurut Ketua Badan Pengurus YBM-BRI Sepyan Uhyandi mukernas dan lokakarya Amil YBM-BRI seluruh Indonesia yang berlangsung 20-22 Februari 2020 itu juga dihadiri dua direksi BRI, yakni Direktur Manajemen Risiko Agus Sudiarto dan Direktur Human Capital Herdy Rosadi Harman, selaku anggota Dewan Pembina YBM-BRI.
Selain itu, hadir juga Ketua Badan Pembina Syariah Prof Dr KH Muhammad Amin Suma dan ratusan Badan Pengurus dan Pelaksana YBM-BRI seluruh Indonesia.*
Baca juga: Darul Qur'an gencarkan literasi zakat di luar Ramadhan
Baca juga: Global Zakat -ACT Lampung beri bantuan ke guru honor di Pringsewu
Baca juga: FOZ akan rilis urun dana digital jemput zakat kalangan milenial