Pontianak (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap pemerintah daerah di Kalimantan mampu menjadikan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan di setiap provinsi di pulau tersebut.

"Dalam pemaparan pak Gubernur Kalbar menyatakan bahwa Kalimantan memiliki lima potensi unggulan yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pembangunan. Namun, jangan lupa, ada potensi pariwisata dan potensi perpindahan ibu kota baru di Kalimantan yang bisa menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan," kata Tito saat membuka Musrembang Regional Kalimantan di Pontianak, Rabu.

Dikatakannya, selama ini, pusat pembangunan berada di Jawa karena pembangunan 55 persen ada di Pulau Jawa sehingga uang yang beredar hingga 70 persen ada di Jawa.

"Dengan dipindahkannya ibu kota negara ke Kalimantan, ini tentu akan mempercepat pembangunan di pulau Kalimantan, sehingga peluang besar ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemda untuk bersinergi dengan semua program pembangunan yang ada," tuturnya.

Di tempat yang sama Juru Bicara Presiden Republik Indonesia Fadjroel Rachman sangat berterimakasih kepada seluruh pemerintah provinsi yang ada di pulau Kalimantan atas dukungan pembentukan IKN.

"Saya atas nama Presiden RI mengucapkan terimakasih atas pernyataan sikap Gubernur se-Kalimantan untuk pembentukan IKN," kata Fadjroel Rachman.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menjelaskan Kalimantan merupakan pulau terluas dan memiliki banyak pintu perbatasan, bahkan menjadi pintu perbatasan terpanjang dibanding pulau-pulau lainnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi Indonesia agar bisa memanfaatkan semua yang ada untuk mempercepat pembangunan di pulau Kalimantan ini," katanya.

Musrembang regional ini, diharapkan dapat merumuskan berbagai program strategis untuk mempercepat pembangunan yang ada.

Potensi lainnya yang ada du pulau Kalimantan adalah sebagai penghasil minyak sawit (CPO) terbesar selain Sumatera. Belum lagi potensi tambang, seperti batu bara, bauksit dan beberapa komoditi lainnya, masih sangat potensi untuk terus dikembangkan.

Namun, sayangnya semua potensi yang ada, hasilnya belum bisa dibagi maksimal oleh pemerintah pusat, termasuk bagi hasil pajak CPO. Ini diharapkan bisa menjadi perhatian bersama, agar ke depan bagi hasil bisa lebih adil sehingga pembangunan di semua provinsi di Kalimantan bisa dipercepat.

"Selain pertambangan dan perkebunan, ada potensi lain yang masih sangat potensial seperti pertanian dan perikanan. Namun, potensi tersebut masih trekendala infrastruktur dan pabrik yang memadai untuk penyaluran dan pengolahannya," kata Sutarmidji.