Jakarta (ANTARA) - Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat (MPR RI For Papua) Yorrys Raweyai mengatakan Pimpinan MPR, DPR, DPD akan mengunjungi Papua pada awal Maret 2020, untuk melihat kondisi di wilayah tersebut.

"Jumat pagi, kami rapat bersama tiga kesekjenan yaitu MPR, DPR, dan DPD RI bahwa kami akan buat kegiatan tanggal 3-5 Maret 2020. Ketiga pimpinan lembaga akan hadir di Papua," kata Yorrys di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan kehadiran tiga pimpinan tersebut merupakan sejarah karena bersama-sama hadir di Papua untuk melihat kondisi Papua secara langsung.

Menurut dia, tiga pimpinan lembaga itu akan mengunjungi beberapa tempat seperti Wamena untuk melihat langsung kondisi pengungsi asal Nduga di wilayah tersebut.

"Lalu pimpinan ketiga lembaga akan ke Jayapura untuk melihat sejauh mana persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dilaksanakan pada Oktober 2020," ujarnya.

Selain itu menurut dia, pimpinan ketiga lembaga bersama MPR For Papua akan mengunjungi PT. Freeport untuk melihat perkembangan ke depan pasca-divestasi Freeport.

Dia mengatakan MPR For Papua dan Pansus Papua di DPD RI telah mengundang beberapa institusi untuk bisa menggali dan mendengarkan pendapat terkait solusi apa untuk masalah di Papua.

"Apalagi muncul kasus di Nduga dan berbagai persoalan yang menguat di dunia internasional," katanya.

Senator asal Provinsi Papua itu menilai Papua sedang membutuhkan ruang dialogis untuk menyuarakan aspirasi sehingga pemerintah perlu membuka mata dan telinga daripada menyimpulkan sendiri secara sepihak atas kegelisahan yang berkembang saat ini.

Yorrys menjelaskan MPR For Papua sudah menginventarisir persoalan di Papua dan membuat konsep bagaimana menyelesaikan persoalan di Papua dalam konteks NKRI di periode ke dua pemerintahan Presiden Jokowi.

"Namun ada kasus yang mencuat dan mengemuka terutama di Nduga yang menjadi polemik di dunia internasional apalagi kasus Mispo Gwijangge menjadi keprihatinan," ujarnya.

Baca juga: Yorrys: Pernyataan Mahfud terkait korban HAM di Papua tidak etis

Baca juga: Kapolda Papua bantah laporan Veronica Koman terkait tahanan politik

Baca juga: Menjawab keraguan penyelenggaraan PON XX di Papua