Magelang (ANTARA) - Masyarakat di sekitar pembangunan kawasan wisata nasional harus bisa merasakan manfaat dari keberadaan proyek tersebut, kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie.

"Selain itu, bagaimana kawasan ini betul-betul menjadi milik semua pihak, baik kabupaten, provinsi maupun nasional sehingga merasakan kawasan wisata nasional itu menjadi milik bersama," katanya di Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

Ia menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur di Kabupaten Magelang.

Baca juga: DPR minta pemerintah tingkatkan koordinasi dalam pembangunan KSPN

Ia menuturkan pada zaman Orde Baru ada bagi hasil atau sharing pendapatan dari pusat kepada pemerintah daerah dari Candi Borobudur. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi V DPR RI dalam kunjungan di Kabupaten Magelang.

"Dulu zaman Orde Baru ada bagi hasil, tetapi sekarang karena ini dikelola oleh pusat, perusahaan negara, tentu ini menjadi perhatian yang harus kami sampaikan kepada BUMN, bagaimana ada sharing hasil," katanya.

Bagi hasil tersebut sebagaimana dalam migas, katanya, daerah semestinya mendapatkan bagi hasil sehingga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab.

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan jika nanti ada hitung-hitungannya, stakeholder yang membidangi di Komisi VI.

"Saya tidak bisa mengatakan idealnya berapa bagi hasil tersebut, tentu ada hitung-hitungannya dan ini baru saran. Nanti mungkin stakeholder di Komisi VI," katanya.

Baca juga: KSPN sebut ada pihak tertentu tunggangi aksi penolakan "omnibus law"

Syarif mengatakan kunjungan ke kawasan Borobudur tersebut dalam rangkaian percepatan kawasan KSPN. Hal ini mengingat Borobudur menjadi kawasan wisata nasional.