Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengklarifikasi soal pernyataannya terkait dokumen Veronica Koman yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo adalah "sampah".

Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, menyebutkan diksi sampah yang dimaksud ialah untuk menjawab soal pernyataan Veronica yang mengatakan telah menyerahkan data tersebut kepada Jokowi di Australia.

"Kalau ada informasi bahwa Veronica Koman itu menyerahkan surat kepada Presiden, informasi itu, kalau ada, adalah sampah. Karena Veronica itu waktu di Australia tidak bertemu Presiden, tidak menyerahkan surat kepada Presiden," kata Mahfud kepada wartawan.

Ia menganggap pernyataannya tersebut disalah tafsirkan oleh sejumlah orang.

Mahfud menuturkan menjadi hal biasa Jokowi bersalaman dan menerima surat masyarakat saat melakukan kunjungan kerja.

Ia membantah telah menyebut isi dari surat yang disampaikan tim Veronica Koman ke Jokowi sebagai sampah. Mahfud belum mengetahui apakah surat tersebut benar-benar diserahkan ke Jokowi.

"Oleh sebab itu, saya katakan informasinya itu yang sampah, informasi bahwa dia menyerahkan surat ke Presiden itu loh yang sampah," jelas Mahfud.

Veronica Koman sebelumnya menyebut timnya berhasil menyerahkan surat ke Jokowi saat di Canberra. Surat itu disebut berisi data nama dan lokasi tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar.

Mahfud MD tidak mengetahui kebenaran pengakuan Veronica Koman itu. Sebab ada banyak surat dari masyarakat yang disampaikan ke Jokowi.

"Lho enggak tahu, kita kan banyak amplop masuk di situ. Banyak map masuk kita tampung semua, kan ini baru pulang dari Australia. Masa mau dibaca di Australia kan tumpuk dulu, nanti diproses satu-satu lalu dibaca," jelas Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD menilai dokumen yang diserahkan aktivis hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo, bukan sesuatu yang penting.

Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2), mengaku tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara.

Sebab, Mahfud menyebutkan bahwa banyak warga yang berebut untuk menyerahkan surat ke Jokowi saat warga bersalaman dengan Kepala Negara.

"Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita tidak tahu itu Koman apa bukan," kata dia.

"Itu anulah, kalau memang ada ya sampah sajalah," tambah Mahfud.

Dokumen yang diklaim Veronica Koman itu berisi data-data tentang kejadian di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

Veronica mengklaim timnya berhasil menyerahkan dokumen itu kepada Presiden Jokowi saat kunjungan Jokowi ke Canberra, Australia.

Lewat akun Twitter-nya, Veronica menyebut timnya menyerahkan langsung dokumen tersebut saat Jokowi berada di Canberra, Australia. Veronica menyebut dokumen itu memuat nama dan lokasi beberapa aktivis Papua.

Veronica menjelaskan bukan dirinya yang menyerahkan dokumen itu.

"Di rilis jelas saya tulis bahwa saya terbitkan rilis dari Kota Sydney, sedangkan Presiden Jokowi ada di Canberra. Saya tidak pernah klaim bertemu dengan Presiden Jokowi," ujar Veronica.

Baca juga: Menkopolhukam anggap dokumen dari Veronica Koman tidak penting

Baca juga: Kapolda tegaskan kasus Veronica Koman tetap berlanjut

Baca juga: Menko Polhukam sebut Veronica Koman WNI yang Ingkar Janji

Baca juga: Lemkapi kecam pernyataan Veronika Koman diskreditkan Indonesia