Guinea Bissau ingin belajar sistem pemantauan kapal perikanan ke RI
13 Februari 2020 18:31 WIB
Duta Besar Guinea Bissau, Carlos Antonio Moreno, saat berkunjung ke Pusat Pengendalian Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (12/2/2020). ANTARA/HO-KKP
Jakarta (ANTARA) - Guinea Bissau, salah satu negara di Afrika Barat, menyatakan kekagumannya terhadap sarana dan teknologi yang digunakan Indonesia dalam memberantas pencurian ikan sehingga ingin belajar sistem pemantauan kapal perikanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
"Di sini teknologinya sangat maju, berbeda sekali dengan yang ada di kami. Semua kapal yang ada di perairan Indonesia bisa dipantau dari sini," kata Duta Besar Guinea Bissau untuk Indonesia, Carlos Antonio Moreno, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.
Dubes Guinea Bissau telah melakukan kunjungan ke Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, 12 Februari 2020.
Baca juga: Kebijakan pemantauan kapal perikanan raih penghargaan dari LAN
Lebih lanjut Moreno juga menyampaikan keinginan pemerintah Guinea Bissau untuk bisa belajar dari Indonesia dalam mengembangkan teknologi pemantauan kapal perikanannya. Teknologi tersebut, masih menurut dia, merupakan hal yang sangat bagus dan diperlukan di negaranya.
“Kami akan senang kalau Indonesia mau berbagi tentang teknologi ini pada kami. Bisa saja tenaga ahli Indonesia datang ke tempat kami, atau staf kami diperbolehkan untuk belajar di sini”, papar Moreno.
Merespons permintaan tersebut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menyambut dengan tangan terbuka dan mempersilahkan pemerintah Guinea Bissau mengusulkan skema sharing knowledge (berbagi pengetahuan) yang ingin dilakukan dalam rangka memperkuat sistem pengendalian kapal perikanan di Guinea Bissau.
Baca juga: KKP diminta perkuat sumber daya manusia cegah pencurian ikan
Nilanto memaparkan Pusdal Ditjen PSDKP adalah bagian penting dalam integrated surveillance system (sistem pemantauan terintegrasi) yang dibangun oleh KKP.
"Melalui Pusdal inilah strategi operasi pemberantasan illegal fishing direncanakan dan disampaikan kepada Kapal Pengawas Perikanan di lapangan," katanya.
Baca juga: KKP harap Satgas 115 dilanjutkan cegah pencurian sumber daya laut
Pusdal ini dioperasikan selama 24 jam dan berbagai data kunci dikumpulkan serta dianalisa baik yang berasal dari Vessel Monitoring System (VMS), Automatic Identification System (AIS), radar dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Selain Pusdal, Duta Besar Guinea Bisaau bersama rombongan juga mengunjungi Galeri Barang Muatan Kapal Tenggelam (Marine Heritage Galery) yang terletak di lantai 1, Gedung Mina Bahari IV Kantor KKP.
Baca juga: Menteri Edhy pastikan tindak tegas pencurian ikan
"Di sini teknologinya sangat maju, berbeda sekali dengan yang ada di kami. Semua kapal yang ada di perairan Indonesia bisa dipantau dari sini," kata Duta Besar Guinea Bissau untuk Indonesia, Carlos Antonio Moreno, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.
Dubes Guinea Bissau telah melakukan kunjungan ke Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, 12 Februari 2020.
Baca juga: Kebijakan pemantauan kapal perikanan raih penghargaan dari LAN
Lebih lanjut Moreno juga menyampaikan keinginan pemerintah Guinea Bissau untuk bisa belajar dari Indonesia dalam mengembangkan teknologi pemantauan kapal perikanannya. Teknologi tersebut, masih menurut dia, merupakan hal yang sangat bagus dan diperlukan di negaranya.
“Kami akan senang kalau Indonesia mau berbagi tentang teknologi ini pada kami. Bisa saja tenaga ahli Indonesia datang ke tempat kami, atau staf kami diperbolehkan untuk belajar di sini”, papar Moreno.
Merespons permintaan tersebut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menyambut dengan tangan terbuka dan mempersilahkan pemerintah Guinea Bissau mengusulkan skema sharing knowledge (berbagi pengetahuan) yang ingin dilakukan dalam rangka memperkuat sistem pengendalian kapal perikanan di Guinea Bissau.
Baca juga: KKP diminta perkuat sumber daya manusia cegah pencurian ikan
Nilanto memaparkan Pusdal Ditjen PSDKP adalah bagian penting dalam integrated surveillance system (sistem pemantauan terintegrasi) yang dibangun oleh KKP.
"Melalui Pusdal inilah strategi operasi pemberantasan illegal fishing direncanakan dan disampaikan kepada Kapal Pengawas Perikanan di lapangan," katanya.
Baca juga: KKP harap Satgas 115 dilanjutkan cegah pencurian sumber daya laut
Pusdal ini dioperasikan selama 24 jam dan berbagai data kunci dikumpulkan serta dianalisa baik yang berasal dari Vessel Monitoring System (VMS), Automatic Identification System (AIS), radar dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Selain Pusdal, Duta Besar Guinea Bisaau bersama rombongan juga mengunjungi Galeri Barang Muatan Kapal Tenggelam (Marine Heritage Galery) yang terletak di lantai 1, Gedung Mina Bahari IV Kantor KKP.
Baca juga: Menteri Edhy pastikan tindak tegas pencurian ikan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
Tags: