Pemerintah akan buat institusi pengamanan laut bertaraf internasional
12 Februari 2020 11:49 WIB
Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) dan Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro (kanan) di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu (12/2/2020). ANTARA/Afut Syafril
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan membuat institusi pengamanan laut di Indonesia yang memiliki taraf internasional dalam melaksanakan tugasnya.
"Ada keinginan kita untuk membuat institusi seperti national coast guard yang bertaraf internasional, ini bertahap," kata Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Tujuh kementerian dan lembaga kerja sama buat pemetaan laut
Sebanyak tujuh lembaga dan kementerian telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk menyusun serta membuat pemetaan laut Indonesia yang akurat dan terpusat.
"Selama ini, untuk pemetaan laut masih kurang lengkap dan banyak versinya, maka kami sepakati untuk membuat satu versi yang lengkap," katanya.
Tujuh lembaga dan kementerian itu adalah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pushidros TNI-AL, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Dalam kesempatan yang sama, Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro mengatakan bahwa nantinya hanya akan ada satu peta kelautan di Indonesia.
"Nanti, hanya akan ada satu versi peta, agar lebih mudah dalam pengawasan," katanya. Ia juga mengatakan siap berkoordinasi dengan pihak lainnya dalam membuka serta mengumpulkan data-data.
Baca juga: KKP dorong percepatan penetapan rencana zonasi laut
Baca juga: Anggota DPR usulkan pengelolaan perikanan bersama Laut China Selatan
"Ada keinginan kita untuk membuat institusi seperti national coast guard yang bertaraf internasional, ini bertahap," kata Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Tujuh kementerian dan lembaga kerja sama buat pemetaan laut
Sebanyak tujuh lembaga dan kementerian telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk menyusun serta membuat pemetaan laut Indonesia yang akurat dan terpusat.
"Selama ini, untuk pemetaan laut masih kurang lengkap dan banyak versinya, maka kami sepakati untuk membuat satu versi yang lengkap," katanya.
Tujuh lembaga dan kementerian itu adalah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pushidros TNI-AL, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Dalam kesempatan yang sama, Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro mengatakan bahwa nantinya hanya akan ada satu peta kelautan di Indonesia.
"Nanti, hanya akan ada satu versi peta, agar lebih mudah dalam pengawasan," katanya. Ia juga mengatakan siap berkoordinasi dengan pihak lainnya dalam membuka serta mengumpulkan data-data.
Baca juga: KKP dorong percepatan penetapan rencana zonasi laut
Baca juga: Anggota DPR usulkan pengelolaan perikanan bersama Laut China Selatan
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
Tags: