Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baedowi menyarankan agar potensi kelautan Indonesia mampu dikelola secara maksimal oleh pemerintah untuk menstabilkan neraca perdagangan negara.

Politisi asal Madura itu mencontohkan produksi garam yang melimpah di daerahnya namun pemerintah tetap melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri.

"Dulu saat zaman Sekolah Dasar, saya belajar Geografi bahwa 75 persen negara kita terdiri dari lautan. Kok bisa impor? Garam saja impor, begitu," kata pria yang akrab disapa Awiek itu dalam acara diskusi di Media Center, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Perjanjian perdagangan internasional harus perkuat kedaulatan NKRI

Ia mengklaim saking melimpahnya garam di daerahnya, para petani garam di sana mematok harga hanya Rp 100 per Kilogram untuk garam yang diproduksi.

"Rp 100 per Kilogram itu pun kalau ada yang beli. Rp 100 per Kilogram itu pun tidak ada yang beli," kata dia.

Ia heran, apakah ada yang salah dalam tata kelola perniagaan kelautan oleh pemerintah? Seharusnya, apabila garam laut melimpah, pemerintah melalui Kementerian mengupayakan pemakaian garam produksi dalam negeri.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Awiek menjadikan hal itu sebagai perhatian utamanya dalam mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sehingga, masyarakat di sektor maritim mampu mengembangkan perekonomiannya untuk menjadi tonggak ekonomi nasional, sekaligus peningkatan kualitas ekonomi masyarakatnya.

Baca juga: BI sebut neraca dagang berpotensi jadi surplus di 2020

Bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Korkesra) Muhaimin Iskandar, Awiek pun menghadiri audiensi dengan Delegasi Nelayan dan Poros Perikanan Nasional dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo di Ruang Rapat Pansus C DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa

DPR RI berharap kebutuhan masyarakat atas gizi dapat terpenuhi dari industri kelautan dan perikanan yang maju dengan pengelolaan yang baik serta sistem budi daya kelautan dan perikanan yang terancana dengan tetap menjaga kelestarian alam.

Di sisi lain, Menteri KP Edhy Prabowo mengungkapkan bahwa ia ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk membangun dua hal utama, yakni membangun komunikasi yang terbuka kepada seluruh nelayan dan membangun industri perikanan di sektor budi daya.

“Nelayan itu artinya termasuk pelaku usahanya, yang mengelola sektor ini juga nelayan, dari yang perorangan maupun korporasi, dari yang tradisional maupun yang modern," kata Edhy.

Sementara itu, di sektor perikanan budi daya, Edhy mengaku saat ini belum sepenuhnya terkelola dengan baik, menurut data yang diungkapkannya baru 10 persen yang terkelola, itu pun belum maksimal.

"Kalau kita mampu mengelola setengahnya saja, saya yakin ini akan menjadi dampak yang luar biasa," ujar Edhy.