Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mendorong optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sejumlah daerah sebagai upaya perlindungan konsumen di provinsi tersebut.

"Pemprov Jabar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat mulai mengintensifkan perlindungan konsumen BPSK di sejumlah daerah. Kami mendorong optimalisasi BPSK sebagian dari perlindungan konsumen," kata Gubernur Ridwan Kamil, di Bandung, Selasa.

Ridwan Kamil juga menekankan pentingnya urusan perlindungan konsumen, terutama di sektor keuangan kepada masyarakat.

Dia menuturkan perlindungan konsumen di sektor keuangan saat ini perlu mendapat perhatian mengingat banyak kasus penipuan atas transaksi jual beli atau pinjaman yang memakai teknologi digital/online.

"Adapun tantangan untuk perlindungan konsumen di Jabar itu adalah literasi," kata Ridwan Kamil.

Selain itu, pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabar mendorong supaya literasi keuangan bisa menjangkau warga di daerah atau pelosok Jawa Barat.

"Ini dilakukan agar tidak banyak tipu-tipu investasi dari organisasi keuangan yang tidak jelas. Dan ini juga untuk penguatan umat," kata Ridwan Kamil.

Dia menegaskan perlindungan konsumen sangat penting mengingat pihaknya kini sedang memaksimalkan potensi perdagangan online dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi kelas menengah.

"Perdagangan online ini sangat besar, khususnya di daerah-daerah perkotaan. Di mana online trading ini juga merupakan salah satu disrupsi digital yang sedang kita maksimalkan," katanya.

Baca juga: Perlindungan konsumen e-commerce di Indonesia masih minim


Gubernur Emil mengaku akan terus bersinergi dengan OJK dan industri keuangan di Jabar agar perlindungan konsumen bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan konsisten.

"Sehingga tidak hanya fokus pada hal-hal yang sudah positif kami dengan OJK juga tangani yang kurang positif. Seperti literasinya, teknisnya, dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Mendag berharap Harkonas berdampak tingkatkan perlindungan konsumen