Padang, (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menerima penghargaan akuntabilitas kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pencapaian predikat nilai BB atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2019.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo kepada Wali Kota Padang H Mahyeldi Ansharullah, di Batam, Senin, pada acara SAKIP Award 2019 .

Wali Kota Padang Mahyeldi saat dihubungi mengatakan penghargaan SAKIP 2019 predikat nilai BB yang diraih Pemkot Padang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah baik.

"Ini juga cerminan dari budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil yang kian efektif," kata dia.
Baca juga: Tujuh sekolah di Padang raih Adiwiyata 2014

Ia menjelaskan penguatan SAKIP yang dilakukan agar tercipta manajemen kinerja instansi pemerintah yang baik, mencakup perumusan sasaran pembangunan berorientasi hasil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian memfokuskan program sesuai dengan sasaran pembangunan dan upaya mewujudkan sinergi antarinstansi.

"Selain itu, Pemerintah Kota Padang cukup gencar mendorong organisasi perangkat daerah dalam memanfaatkan IT secara optimal dan terintegrasi seperti e-Planning, e-Budgeting, dan e-Sakip," kata dia.

Ia menyampaikan ke depan akan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

"Setiap tahun, Kementerian PAN RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah," ujarnya pula.
Baca juga: Padang peroleh penghargaan Kota Layak Anak

Ia menjelaskan evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PAN RB telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian yang dilakukan bukan sekadar untuk menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.

Dia menambahkan Kementerian PAN RB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.