Pemerintah perbesar porsi transfer dana desa tahap pertama
10 Februari 2020 17:28 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) dalam jumpa pers terkait dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana desa bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kiri) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/02/2020). ANTARADewa Wiguna
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperbesar porsi transfer dana desa sebesar 40 persen pada tahap pertama dari 2019 sebesar 20 persen untuk mempercepat penyerapan dan penyaluran bagi desa berkinerja baik.
"Kami juga terus lakukan perbaikan pemerataan untuk layanan publik antardesa," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers terkait dana desa dan dana bantuan operasional sekolah di Jakarta, Senin.
Baca juga: Kemenkeu salurkan dana desa tahap pertama Rp97,7 miliar
Menurut dia, transfer dana desa tahun ini dilakukan tetap tiga kali masing-masing 40 persen tahap pertama yang ditransfer paling cepat Januari dan paling lambat Juni.
Tahap kedua 40 persen ditransfer paling cepat Maret dan paling lambat Agustus serta sebesar 20 persen untuk tahap ketiga paling cepat Juli.
Besaran tersebut berbeda dibandingkan tahun 2019 masing-masing mencapai 20 persen, 40 persen dan 40 persen.
Perubahan lain, lanjut dia, dana desa kini langsung ke rekening kas desa (RKD) melalui rekening kas umum daerah (RKUD).
Melalui mekanisme itu, kata dia, dana desa akan lebih cepat diterima desa dan tanpa menunggu semua desa siap salur.
Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting yakni dalam verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa.
Kemenkeu juga mengubah formula penyaluran dana desa yang saat ini menambah alokasi kinerja.
Alokasi kinerja itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, capaian keluaran dana desa dan hasil pembangunan desa.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun atau naik dari 2019 yang mencapai Rp70 triliun.
Dengan begitu, setiap desa di Indonesia mendapat alokasi rata-rata dana desa mencapai Rp960,5 juta.
"Pengelolaan dana desa memperhatikan kemiskinan dan kinerja desa dalam peningkatan pendapatan desa, pengelolaan dana desa, penurunan kemiskinan di desa dan perbaikan status desa," kata Menkeu Sri Mulyani.
Baca juga: Kemenkeu lakukan verifikasi cari kemungkinan desa fiktif tambahan
Baca juga: Kemenkeu: Skema penyaluran dana desa diubah untuk percepat realisasi
"Kami juga terus lakukan perbaikan pemerataan untuk layanan publik antardesa," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers terkait dana desa dan dana bantuan operasional sekolah di Jakarta, Senin.
Baca juga: Kemenkeu salurkan dana desa tahap pertama Rp97,7 miliar
Menurut dia, transfer dana desa tahun ini dilakukan tetap tiga kali masing-masing 40 persen tahap pertama yang ditransfer paling cepat Januari dan paling lambat Juni.
Tahap kedua 40 persen ditransfer paling cepat Maret dan paling lambat Agustus serta sebesar 20 persen untuk tahap ketiga paling cepat Juli.
Besaran tersebut berbeda dibandingkan tahun 2019 masing-masing mencapai 20 persen, 40 persen dan 40 persen.
Perubahan lain, lanjut dia, dana desa kini langsung ke rekening kas desa (RKD) melalui rekening kas umum daerah (RKUD).
Melalui mekanisme itu, kata dia, dana desa akan lebih cepat diterima desa dan tanpa menunggu semua desa siap salur.
Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting yakni dalam verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa.
Kemenkeu juga mengubah formula penyaluran dana desa yang saat ini menambah alokasi kinerja.
Alokasi kinerja itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, capaian keluaran dana desa dan hasil pembangunan desa.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun atau naik dari 2019 yang mencapai Rp70 triliun.
Dengan begitu, setiap desa di Indonesia mendapat alokasi rata-rata dana desa mencapai Rp960,5 juta.
"Pengelolaan dana desa memperhatikan kemiskinan dan kinerja desa dalam peningkatan pendapatan desa, pengelolaan dana desa, penurunan kemiskinan di desa dan perbaikan status desa," kata Menkeu Sri Mulyani.
Baca juga: Kemenkeu lakukan verifikasi cari kemungkinan desa fiktif tambahan
Baca juga: Kemenkeu: Skema penyaluran dana desa diubah untuk percepat realisasi
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
Tags: