Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyatakan bahwa pembangunan ruas Tol Trans Sumatera yaitu dari Bakauheni (Lampung) ke Palembang (Sumatera) tidak terlepas dari dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dimanfaatkan oleh BUMN PT Hutama Karya.

"Saya melihat PMN yang digunakan oleh Hutama Karya sangat efektif dalam membantu penyelesaian masalah pembangunan tol dan finishing (penyelesaiannya)," kata Fauzi Amro dalam rilis di Jakarta, Senin.

Politisi Partai Nasdem itu memaparkan, penggunaan PMN yang dipakai oleh Hutama Karya pada tahun 2019 yang sebesar Rp10,5 triliun yang digunakan untuk pembangunan tol dari Bakahuni ke Palembang, saat ini sudah selesai 100 persen.

Fauzi mengapresiasi proses pembangunan tol ini, di mana pihak Hutama Karya berakselerasi dan berhasil mendapatkan bantuan pembiayaan dari pihak ke tiga salah satunya dari PT Astra.

"Semakin banyak pihak ke tiga yang membantu pembiayaan dengan model tertentu dalam pembangunan jalan tol, ini akan menjadi sangat efektif," katanya.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2020 ini, Hutama Karya juga akan mendapatkan PMN sebesar Rp3,5 triliun, serta tentunya bakal banyak pihak ketiga yang akan membantu jika keberadaan tol ini dirasa bermanfaat dan menguntungkan bagi mereka.

Fauzi mengingatkan bahwa bila durasi perjalanan dari Lampung hingga Palembang dahulu bisa mencapai sekitar 12 jam, maka saat ini dengan selesainya ruas Tol Trans Sumatera maka jarak tersebut bisa ditempuh dengan hanya 3,5 jam.

"Otomatis itu menguntungkan juga untuk jalur produksi," ucap Fauzi.

Sedangkan terkait dengan permasalahan seperti ketersediaan tanah dan pembebasan lahan, ia berpendapat bahwa hal itu butuh kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Sebagaimana diwartakan, pembangunan jalan Tol Trans-Sumatera ruas Indralaya-Prabumulih, Sumatera Selatan, sepanjang 65 km diketahui molor dari target karena hingga kini belum tersedia lahannya.

Manajer Proyek PT Hutama Karya Hasan Turcahyo mengatakan semula pekerjaan fisik proyek ini ditargetkan mulai dikerjakan pada awal 2020, namun hingga kini pembebasan lahan belum berjalan sesuai rencana meski pencanangan proyek sudah dilakukan pada 9 April 2019.

“Pada prinsipnya, Hutama Karya sudah siap, mulai dari kesiapan dana kontraktor yang sudah tersedia sejak Agustus hingga peralatannya,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, diungkapkan bahwa pembebasan lahan terkendala persoalan teknis, seperti ketika dilakukan pengukuran di lokasi ternyata banyak pihak yang mengaku sebagai pemilik.