Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI pada Senin menggelar rapat dengar pendapat bersama Sekretaris Jenderal dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian guna membahas rencana kerja anggaran 2020, serta isu terkini termasuk fluktuasi harga bawang putih.

Ketua Komisi IV DPR Sudin menjelaskan bahwa rapat ini merupakan rapat lanjutan bersama pelaku usaha bawang putih pada 21 Januari lalu.

"Ada beberapa hal yang mendapat perhatian dari Komisi IV, terutama subsektor hortikultura bawang putih antara lain mengenai fluktuasi harga bawang putih yang cenderung meningkat, hingga penerapan wajib tanam," kata Sudin dalam RDP di Ruang Rapat Komisi IV DPR Jakarta, Senin.

Baca juga: Kementan stabilkan harga cabai dan bawang putih di DKI

Rapat tersebut dihadiri oleh Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto dan Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono. Rapat yang semula dijadwalkan pada 10.00 WIB tersebut baru dimulai sekitar pukul 11.05 WIB.

Sudin menyebutkan bahwa dalam rapat ini Komisi IV DPR membahas rencana kerja anggaran 2020 untuk lingkup Sekretariat Jenderal Kementan sebesar Rp1,86 triliun dan di lingkup Ditjen Hortikultura sebesar Rp1,082 triliun.

Selain rencana anggaran kerja 2020, Komisi IV DPR dan Kementan juga turut membahas usulan perubahan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020. Dalam anggaran tahun 2020, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi sebesar Rp21,05 triliun dari APBN.

Baca juga: Mentan sebut masih ada 84 ribu ton stok bawang putih

Dalam usulan perubahan anggaran yang diajukan Kementan, sejumlah penambahan anggaran terjadi pada lingkup Sekretariat Jenderal sebesar Rp50 miliar, Badan Litbang Pertanian bertambah sebesar Rp100 milar, Badan PPSDM Pertanian bertambah Rp340 miliar dan Badan Ketahanan Pangan bertambah sebesar Rp160 miliar.

Sementara itu, pengurangan anggaran terjadi pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp400 miliar, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp250 miliar.

"Usulan penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pengembangan Agriculture War Room yang telah dirintis oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di mana sudah dilakukan 'soft launching' pada 4 Februari lalu," kata Sekjen Kementan Momon Rusmono.