Pontianak (ANTARA) - BKKBN Provinsi Kalimantan Barat menggandeng Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) untuk mempersiapkan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri khususnya Sarawak, Malaysia, memahami tentang perencanaan keluarga.

"Warga Indonesia yang bekerja di negeri tetangga, harus mendapat pelayanan tentang perencanaan keluarga. Tidak hanya soal penggunaan alat kontrasepsi, melainkan juga tentang bagaimana merencanakan sebuah keluarga, baik dari sisi kelahiran maupun pendidikan, kesehatan dan lainnya," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Kusmana di Pontianak, Rabu.

Baca juga: Layanan KB pekerja migran di Sarawak didukung penuh KJRI Kuching

Menurut dia, selama ini para pekerja migran itu kesulitan dalam memperoleh layanan di bidang keluarga berencana selama bekerja di negeri Malaysia. Kalaupun ada, biayanya mahal dan memberatkan para pekerja migran.

"Untuk itu, akan lebih baik jika ada upaya pencegahan selain pelayanan langsung ke pekerja migran Indonesia. Baik yang ada di Sarawak, maupun yang hendak berangkat," ujar Kusmana.

Ketua Apjati Provinsi Kalbar Mahadar menambahkan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendukung program perencanaan keluarga bagi pekerja migran Indonesia khususnya yang akan atau sudah bekerja di Sarawak.

Baca juga: Di Sarawak, pencatatan perkawinan isu penting pekerja migran Indonesia

"Karena Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, setidaknya sebelum berangkat mereka mendapat penyuluhan dari BKKBN, agar mereka paham juga dengan pentingnya perencanaan keluarga," ujar Mahadar.

Ia mengakui jumlah pekerja migran Indonesia di Sarawak jumlahnya sangat banyak, mencapai ratusan ribu orang. Mahadar pada tahun 2019 saja mengirim sekitar 1.500 - 1.600 pekerja migran ke Sarawak secara resmi.

"Kalau mengacu keterangan dari Imigrasi Malaysia, mungkin secara keseluruhan ada 600an ribu pekerja migran Indonesia yang ada di Sarawak, ini jumlah yang sangat banyak," kata dia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dan Kalimantan Barat sebelumnya mempersiapkan secara intensif rencana pelayanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang ada di Kabupaten Sanggau serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sarawak, Malaysia.

Baca juga: Pelayanan KB DAS Kapal Bandong menginspirasikan Dinkes Sekadau
Baca juga: BKKBN Kalbar beri pelayanan KB gratis kepada warga perbatasan
Baca juga: Kalbar terpilih sebagai uji coba materi pendidikan kependudukan