Nunukan (ANTARA) - Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Nunukan, Kalimantan Utara meminta kepada TNI/Polri agar memaksimalkan razia terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal atau non-prosedural tujuan Negeri Sabah, Malaysia.

Kedua instansi (TNI/Polri) itu memiliki perangkat yang lengkap di lapangan sehingga sangat mudah melakukan tindakan dan pengawasan pada titik-titik yang selama ini menjadi jalur perlintasan TKI ilegal ke negeri jiran, sebut Kepala BP3TKI Nunukan, Hotma Viktor Sihombing di Nunukan, Senin.

Ia menilai, selama ini, TKI non prosedural belum mampu diberantas sehingga pemberangkatan ke Negeri Sabah secara ilegal masih terus berlangsung.

Baca juga: Polisi tangkap dua terduga penyalur TKI yang tenggelam di Rupat
Baca juga: 25 TKI ilegal ditangkap di dua rumah transit di Selangor

Menurut dia, ada beberapa kendala yang dialami BP3TKI Nunukan sehingga tidak mampu memberantas TKI non prosedural, yakni banyaknya jalur tikus yang dijadikan perlintasan ke negara tetangga (Malaysia), kurangnya upaya dari instansi terkait lain, peran calo yang sangat besar dan kesadaran WNI yang minim tentang kepemilikan dokumen dan risikonya.

Ia mengaku, pernah melakukan gebrakan dengan memeriksa penumpang yang turun di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, tetapi banyak pihak yang keberatan dengan alasan menghalangi perjalanannya.

Hotma mengajak TNI dan Polri benar-benar menjalankan peran jika benar-benar menginginkan pemberantasan TKI ilegal keluar negeri.

Ia mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan meskipun terjadi di depan mata.

Baca juga: Warga Surabaya jadi TKI ilegal di Malaysia dipulangkan
Baca juga: Satgas Pamtas gagalkan pengiriman delapan TKI ilegal ke Malaysia

Kendala lain yang dialami BP3TKI Nunukan adalah masih banyaknya tempat penampungan TKI ilegal di daerahnya dan sulitnya memantau pemberangkatan yang dilakukan oleh calo-calo.

Kemudian, kesadaran TKI non prosedural ini sangat kurang dan lebih percaya iming-iming dari calo-calo TKI, padahal, kepemilikan dokumen keimigrasian akan menjamin masa depannya.

Hotma memperkirakan, pemberangkatan TKI ilegal ke Negeri Sabah diduga berlangsung empat kali sepekan sesuai kedatangan kapal dari Parepare, Sulsel.

Baca juga: KBRI Kuala Lumpur minta TKI ilegal ikut pemulangan
Baca juga: Malaysia usir 117 WNI pekerja ilegal di Sabah