Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang sebesar 38,03 persen masih rendah dan Kepala Negara meminta agar parameter tersebut ditingkatkan untuk bersaing dengan negara-negara lain.

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, mengatakan memang literasi keuangan meningkat di 2019 sebesar 8,33 persen menjadi 38,03 persen dari 2016 yang sebesar 29,7 persen. Namun Presiden belum puas dengan peningkatan itu.

"Kita tahu indeks literasi keuangan kita meningkat dari 29,7 persen di 2016 menjadi 38,03 di 2019. Memang meningkat tetapi menurut saya angkanya masih rendah," ujar Presiden Jokowi dalam rapat bertema Strategi Nasional Keuangan Inklusif itu.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan ini mengalami peningkatan dari posisi 2013, yang berada di angka 21,8 persen, kemudian 29,7 persen di 2016 dan 38,03 persen di 2019.

Tingkat Literasi Keuangan merupakan parameter yang mengukur pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyatakat tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan.

Sedangkan Tngkat Inklusi Keuangan adalah parameter yang mengukur akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal.

Sedangkan untuk tingkat inklusi keuangan, pada 2019, Indonesia mengalami peningkatan menjadi 76,19 persen pada 2019 dari 67,8 persen di 2016.

Tingkat inklusi keuangan RI juga masih lebih rendah dibanding Singapura yang mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

Terdapat beberapa upaya yang ditekankan Presiden untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yakni pertama, memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu juga, kata Presiden Jokowi, lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro harus diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

"Kedua, layanan keuangan digital berbasis internet. Ini harus terus dikembangkan karena kita ingat negara kita merupakan negara kepulauan sehingga kita perlukan layanan keuangan digital yang berbasis internet," ujar Presiden Jokowi.

Kemudian, ketiga adalah perluasan akses layanan keuangan formal yaitu pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dan dana pensiun.

"Terakhir terkait perlindungan terhadap konsumen sehingga masyarakat dengan mudah, aman, dan nyaman bisa mengakses keuangan formal. Sehingga kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dan mutlak bagi industri jasa keuangan," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: penting naikkan literasi keuangan dorong ekonomi mikro

Baca juga: Pemerintah diminta libatkan koperasi dalam literasi keuangan inklusif