Makassar (ANTARA) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menginginkan program Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) diharapkan akan lebih cepat menggerakkan pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern.

"Peran itu nantinya digerakkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai pusat pelaksanaan Kostratani dengan mengefektifkan penyuluhan dan meningkatkan keahlian para penyuluh pertanian," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.

Selain itu, ia menyampaikan dalam Sosialisasi Pemanfaatan Dana KUR dan Implementasi Kostratani di Wisma Negara CPI Kota Makassar, untuk usaha tani akan menjadi skala bisnis.

Menurut Syahrul, Kostratani di desain agar bisa mengidentifikasi potensi komoditas unggulan lokal yang bisa mengungkit pendapatan dan kesejahteraan petani.

Baca juga: Di FAO, Mentan tawarkan bantuan untuk negara Afrika-Pasifik

"Merica yang sering kita temukan di meja restoran-restoran, dengan intervensi teknologi dan pendampingan penyuluh, ke depan hal seperti ini sudah bisa diproduksi di level Kostratani. Cita-cita bersama kita, satu Kostratani memiliki satu pabrik," harap mantan Gubernur Sulsel itu

Pengalaman selama ini, tambah mantan Bupati Gowa itu, pertanian mampu bertahan dalam kondisi pelambatan perekonomian Indonesia maupun dunia. bahkan sektor pertanian mampu menciptakan pertumbuhan positif dalam pembangunan nasional, dengan menciptakan kesempatan kerja.

Sementara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy mengatakan bahwa serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian nasional sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 sudah mencapai Rp600 miliar.

"Total nilai KUR pertanian adalah Rp50 triliun. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk membantu budidaya perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan perternakan dengan bunga yang rendah yaitu 6 persen," sebut Sarwo.

Baca juga: Indonesia dan Italia ingin perkuat kerja sama pertanian

Selain skema KUR, lanjut dia pihaknya juga menghimbau kepada ratusan petani yang hadir dalam kegiatan untuk bisa mengakses asuransi pertanian.

"Ada asuransi padi dan asuransi ternak. Pemerintah memberikan subsidi sehingga petani dibantu dalam pembayaran preminya," katanya

"Petani cukup membayar Rp36 ribu sampai Rp144 ribu dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga jika padi yang ditanam mengalami puso karena kekeringan atau banjir maka akan diganti Rp6 juta per hektar untuk satu kali masa tanam," jelas Sarwo.

Sedangkan, bagi peternak yang telah mengikuti asuransi, lanjut dia pemerintah akan mengganti ternaknya yang mati atau hilang.

"Misalnya sapi, kita akan ganti Rp10 juta per ekor dengan membayar premi sebesar Rp40 ribu, sementara sisanya, Rp160 ribu, akan dibayarkan pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Targetkan ekspor beras 500.000 ton, Mentan libatkan penggilingan