Jakarta (ANTARA) - Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Muhammad Ali mengungkap bahwa dahulu TNI Angkatan Laut sempat mau mengirim Komando Pasukan Katak (Kopaska) untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia di Pulau Sipadan dan Ligitan.

"Pada saat itu, kami berupaya mematok pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi, kami kirimkan Pasukan Katak masuk ke sana. Akan tetapi, kita malah ditegur, waktu itu," ujar Laksamana Muda TNI Ali dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa peristiwa lepasnya Sipadan dan Ligitan bagai buah simalakama bagi TNI AL. Di satu sisi, ada keinginan TNI AL menegakkan kedaulatan Indonesia. Namun, di sisi lain juga ada teguran.

Akhirnya, TNI AL cukup menjaga saja wilayah yang dipersengketakan (status quo) oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut sesuai dengan perintah kendati pemerintah Malaysia banyak melakukan pendekatan pendudukan efektif (effective occupation) di sana.

Baca juga: Sejarawan: Kasus Sipadan-Ligitan kegagalan memiliki

Baca juga: Megawati bicara Sipadan Ligitan saat orasi ilmiah

"Kemudian disampaikan bahwa itu adalah daerah status quo. Kami tidak boleh ke sana. Padahal, Malaysia melaksanakan effective occupation tadi. Jadi, itu kendala-kendala yang kami hadapi," kata Ali.

Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dengan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dengan koordinat: 4°6′52.86″N 118°37′43.52″E dan Pulau Ligitan dengan koordinat: 4°9′N 118°53′E.

Sengketa tersebut kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional dengan keputusan yang akhirnya dimenangi oleh pemerintah Malaysia.

Berkaca pada kejadian Sipadan dan Ligitan, TNI tidak menginginkan kejadian serupa terulang lagi di wilayah-wilayah terluar yang dimiliki Indonesia, seperti di Ambalat dan di Natuna.

Di Natuna, TNI telah mempersiapkan pangkalan gabungan berupa Satuan TNI Terpadu (STT).

Baca juga: Komisi I: perkuat pembangunan kekuatan TNI di Natuna-ALKI

"Satuan TNI Terpadu ini ada tiga angkatan di sana. Nanti akan dibentuk komandannya seorang bintang 1 (brigadir jenderal TNI) di sana," kata Ali.

Hal itu agar mengintegrasikan semua fasilitas pertahanan untuk memantau wilayah di Natuna. Ada lapangan terbang terintegrasi, dermaga juga terintegrasi, radar, pusat komando pengendalian (puskodal) terintegrasi, bahkan ada rumah sakit TNI terintagrasi.

"Di sinilah nanti kami bergabung (join). Kami nanti juga ingin mengajak angkatan lain, seperti Badan Keamanan Kelautan (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan mungkin polisi air, bahkan bea cukai nanti kami akan libatkan terkait pengawasan situasi di sana," ujar Ali.

Sementara itu, di Ambalat, TNI juga berupaya meningkatkan upaya effective occupation dengan pembangunan mercusuar.

Tidak hanya itu, di pulau-pulau tak berpenghuni yang berbatasan dengan negara lain dikirimkan marinir untuk berjaga. Contohnya di Pulau Rondo yang terletak di Laut Andaman dan berbatasan dengan wilayah negara India, yaitu Kepulauan Nikobar.

Baca juga: Imbas soal Natuna, Menhan: Komisi I setuju peningkatan pertahanan TNI

Baca juga: Komisi I DPR gelar raker bersama Kemhan bahas Natuna

Pulau itu merupakan wilayah paling utara dari Republik Indonesia dan secara administratif merupakan bagian dari wilayah kota Sabang, Provinsi Aceh.

"Pulau-pulau kecil terluar, kami ada namanya operasi satuan tugas pulau terluar (satgas puter). Di Pulau Rondo, berbatasan dengan India, itu kami tempatkan marinir juga. Enggak ada penduduknya itu pulaunya, tetapi kami tempatkan marinir rolling berapa bulan sekali," kata Ali.