Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa mengemukakan bahwa berbagai perusahaan yang tergabung dalam BUMN mesti menjadi penggerak roda ekonomi bangsa dalam rangka meningkatkan kinerja nasional di berbagai sektor kehidupan.

"Kita sepakat BUMN harus menjadi penggerak roda ekonomi bangsa. Tetapi seperti yang diketahui, banyak perusahaan tersebut yang sedang merugi," kata Hendrik Lewerissa dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, ujar politisi Partai Gerindra itu, dibutuhkan bantuan dari segala sektor mulai dari masyarakat hingga pemerintah agar perusahaan pelat merah kembali berjaya.

Baca juga: Irfan Setiaputra sebut Garuda siap ikut dalam konsolidasi hotel BUMN

Ia berpendapat bahwa untuk saat ini, perusahaan swasta sudah sangat menguasai berbagai sektor usaha, khususnya sektor pertambangan.

Hal itu, ujar dia, berbanding terbalik dengan perusahaan BUMN yang seharusnya menjadi pemimpin dan pengarah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

"Swasta justru lebih tangguh dibandingkan BUMN. Ini kan lucu. Jadi ini semua tergantung Pemerintah, tetapi BUMN diberikan tugas tetap kalah juga," katanya.

Hendrik menyoroti adanya dugaan praktek menyimpang yang diperkirakan sudah mengakar di dalam sejumlah perusahaan pelat merah yang membuat neraca keuangannya semakin tidak stabil.

Baca juga: Mandiri bukukan laba bersih Rp27,5 triliun pada 2019

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah belum memutuskan BUMN penerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun pada APBN 2020, dengan tujuan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan keputusan penerima PMN itu akan dilakukan dalam waktu dekat seiring dengan pihaknya yang masih menunggu kajian dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

“Dalam beberapa minggu akan kita putuskan karena yang kaji bukan di tempat saya tapi pada akhirnya kita ikut semacam menguji apakah itu justified atau tidak sehingga BKF akan bangun tim,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1).

Isa menuturkan pemerintah bersama pihak DPR RI masih mendalami sektor yang membutuhkan penambahan dana untuk mencegah defisit transaksi berjalan dengan melihat dampaknya pada perekonomian nasional.

Isa menyebutkan terdapat dua sektor yang menjadi sorotan anggota DPR yaitu sektor energi karena menyumbang defisit transaksi berjalan dan sektor infrastruktur yang pembangunannya dinilai masif dalam lima tahun terakhir.