Manokwari (ANTARA) - Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan pada tahun 2020 akan mengelola anggaran sebesar Rp9,3 triliun (T) untuk membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan di daerah tersebut sehingga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja dengan cepat.

"Tahun ini kita serahkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) lebih awal. Maka saya minta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah bisa bekerja lebih cepat," katanya pada kegiatan penyerahan DPA di Manokwari, Kamis.

Mengawali tahun 2020, kata dia, Pemprov Papua Barat harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan dan laporan keuangan.

Untuk itu, seluruh pimpinan OPD diimbau untuk segera menyiapkan hal-hal teknis terkait lelang dan pelaksanaan pekerjaan.

"Kita harus bekerja keras, bekerja tepat waktu serta tepat asas. Dengan anggaran yang tersedia di setiap OPD kita bangun daerah," katanya.

Dominggus menginginkan realisasi pekerjaan dan serapan anggaran tahun 2020 lebih baik dari 2019. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat.

"Jangan tunggu sampai mendekati akhir tahun mulai kerja. Akhirnya numpuk sehingga target dan sasaran tidak dapat tercapai," katanya.

Ia mengatakan Rp 9,3 triliun nilai APBD ini terbagi dalam 48 DPA OPD Papua Barat, termasuk di antaranya dana transfer kepada kabupaten/kota di provinsi ini.

Mantan Bupati Manokwari dua periode ini juga berharap agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan jajaran bersinergi dengan program kerja pemerintah pusat serta kabupaten/kota.

"Sehingga tidak terjadi tumpang tindih, pembangunan lebih maksimal dan masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan, termasuk mereka yang berada di daerah pedalaman juga pulau-pulau terluar," katanya.

Selain transparan dan sesuai ketentuan, ia juga ingin setiap kegiatan yang dilaksanakan OPD menimbang "output" serta "outcome" bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

"Ingat yang kita kelola ini uang rakyat, kelola dengan penuh tanggung jawab. Jangan coba main-main dengan anggaran," demikian Dominggus Mandacan seraya mengimbau, laporan kegiatan harus diserahkan secara rutin, sistematis dan terstruktur.

Baca juga: Papua Barat proyeksikan pendapatan 2020 capai Rp9,2 triliun

Baca juga: Papua Barat kehilangan peluang peroleh tambahan dana transfer

Baca juga: Papua Barat sediakan anggaran pemekaran provinsi baru