Beirut (ANTARA) - Kabinet baru Lebanon dijadwalkan melakukan sidang pada Rabu dengan membawa pesan dukungan dari Perserikatan Bangsa-bangsa pada saat para menteri mulai menjalankan tugas mendesak untuk menangani krisis ekonomi tak biasa.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hassan Diab itu dibentuk pada Selasa (21/2) setelah kelompok Syiah Hizbullah dukungan Iran beserta sekutu-sekutunya menyetujui pembentukan kabinet berisi 20 pakar.

Sekretaris Jenderal PBB Guterres akan berkoordinasi dengan Diab untuk mendukung agenda reformasi, kata juru bicara Guterres dalam pernyataan.

PBB juga menekankan komitmen untuk memperkuat kedaulatan, stabilitas serta kemandirian politik Lebanon.

Negara dengan utang yang menumpuk itu tidak memiliki pemerintahan efektif sejak Saad al-Hariri, pemimpin Sunni Lebanon serta sekutu lama negara-negara Barat dan Teluk Arab, mengundurkan diri pada Oktober setelah peningkatan protes terhadap para politisi, yang telah membawa Lebanon ke dalam krisis terburuk sejak perang 1975-1990.

Diab dicalonkan oleh Hizbullah dan sekutu-sekutunya bulan lalu. Oleh Amerika Serikat, Hizbullah dianggap sebagai kelompok teroris.

Menteri keuangan yang baru, Ghazi Wazni, mengatakan pada Selasa bahwa Lebanon memerlukan bantuan asing untuk menyelamatkan ekonomi negara tersebut.

Sumber: Reuters

Baca juga: Aksi protes damai berubah jadi kerusuhan di Lebanon
Baca juga: Politisi Lebanon saksikan ekonomi negara mereka ambruk