"Alhamdulillah kemarin pansus sudah terbentuk melalui sidang paripurna," ucap Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira di Palu, Selasa.
Pansus RR untuk percepatan pemulihan daerah terdampak bencana 28 September 2018 yang dibentuk DPRD Sulteng itu beranggotan 14 legislator dan diketuai oleh politisi Partai Golongan Karya Budi Luhur Larengi dari daerah pemilihan Kabupaten Sigi dan Donggala.
Nilam mengatakan pansus ini akan bekerja sesuai tupoksi DPRD yakni mengawasi dan mengawal semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terutama yang dibiayai dengan dana APBD.
Salah satu yang menjadi fokus kerja perhatian pansus ialah mengenai kegiatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana.
"Pemulihan pascabencana merupakan salah satu fokus kerja Fraksi NasDem di DPRD Sulteng," kata Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng Ibrahim A Hafid.
Baca juga: DPRD Sulteng akan evaluasi penanganan pascabencana terkait data korban
Baca juga: DPRD Sulteng harap dana Rp1,9 T penuhi kebutuhan korban bencana
Terdapat tiga politisi NasDem dalam pansus tersebut yakni Nilam Sari Lawira, Sony Tandra dan Yahdi Basma yang akan mengawal ketat kegiatan-kegiatan pemulihan daerah terdampak bencana.
Terkait hal itu Anggota Pansus RR DPRD Sulteng Sony Tandra menguraikan terdapat beberapa usulan mengenai agenda kerja-kerja pansus meliputi penanganan infastruktur dan sarana prasarana di daerah terdampak bencana.
"Kita akan melihat sejauh mana dan bagaimana penanganan jalan, jembatan, irigasi, pertanian, dan pasar yang kemarin terdampak bencana," ujarnya.
Kemudian mengenai hunian tetap khususnya menyangkut data penerima atau calon penghuni huntap dan lahan pembangunan huntap.
Pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi, DPRD Sulteng telah dua kali membentuk panitia khusus RR. Pansus pertama diketuai Yahdi Basma dari Fraksi NasDem.