Yogyakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin, membicarakan berbagai persoalan sosial seperti fenomena kejahatan jalanan atau biasa disebut "klithih" di Yogyakarta.

"Klithih tadi menjadi salah satu yang kita bicarakan," kata Puan kepada awak media seusai menemui Sultan.

Menurut Puan, kejahatan jalanan yang biasanya dilakukan oleh anak usia remaja itu telah mendapatkan penanganan secara menyeluruh oleh Sultan HB X bersama jajarannya.

Ia mengatakan dalam penanganan konflik sosial, ia bersama Sultan HB X telah bersepakat bahwa perlu dilakukan sinergi dan koordinasi untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Dalam konteks penguatan ketahanan keluarga, menurut dia, anak harus betul-betul mendapatkan perhatian dari orang tua. Selain itu, anak juga perlu mendapatkan perhatian dari lingkungannya.

"Jadi jangan anak-anak dibiarkan sendiri kemudian tidak mendapat perhatian sebagaimana diharapkan," kata dia.

Yogyakarta, menurut Puan, selama ini menjadi tempat favorit bagi kalangan anak-anak muda untuk sekadar berkunjung maupun menempuh pendidikan. Oleh karena itu, ia berharap situasi kondusif serta 'adem ayem' senantiasa tercipta di Yogyakarta.

"Tentu saja kami harus menjadikan Yogyakarta sebagai kota istimewa, salah satu barometer provinsi yang ada di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Sultan HB X mengakui bahwa persoalan kejahatan jalanan (klithih) tak cukup diselesaikan melalui upaya penegakan hukum.

Sesuai dengan konsep penguatan ketahanan keluarga seperti yang disampaikan Puan, menurut Sultan, Pemda DIY berencana melibatkan para psikolog, serta para akademisi di bidang sosial untuk membangun dialog dengan orang tua para pelaku kejahatan jalanan.

"Mungkin dengan keluarga, saudaranya, kira-kira ada problem apa di rumah, mereka kita bantu melepaskan kondisi itu agar si anak ada pembinaan," kata Raja Keraton Ngayogyakarta ini.

Baca juga: Puan tak ingin Indonesia dijajah rempah asing

Baca juga: Puan: Persatuan-kerukunan nasional dibutuhkan hadapi tantangan 2020