Manokwari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berharap Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) bisa diterapkan di sembilan daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

"Sekarang kami sedang memastikan sembilan kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak ini. Tentu jaringan internet harus ada dan juga meningkatkan kecepatan dan kapasitasnya," kata Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja, di Manokwari, Sabtu.
Baca juga: Bawaslu ingatkan ASN Papua Barat netral pada Pilkada 2020

Ia berharap jaringan serat optik yang sudah terpasang di wilayah tersebut dapat mendukung penerapan aplikasi elektronik tersebut.

Rahmat menjelaskan, aplikasi ini dibuat untuk mewujudkan integrasi digitalisasi antarlembaga penyelenggara pemilu.

"KPU bekerja pada ranah teknis penyelenggaraan pemilu, sedangkan kami pada pengawasan. SPIS bisa menjadi sistem informasi terintegrasi terkait pelaksanaan pemilu," ujarnya lagi.

Pihaknya pun berharap SIPS bisa menjadi akses keadilan pemilu bagi publik, termasuk peserta pemilu.

Selain mengecek kesiapan daerah terkait infrastruktur pendukung jaringan internet, Bawaslu RI juga sedang mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).

"Setiap daerah butuh operator yang akan mengoperasikan aplikasi ini. Pada pemilu tahun sudah kita terapkan, kita akan refresh kembali, segera kita persiapkan pelatihan untuk staf yang akan menginput data ke SIPS," ujar Bagja.
Baca juga: Papua Barat siap laksanakan pilkada serentak 2020

Di Papua Barat akan ada sembilan kabupaten yang melaksanakan pilkada, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak, Sorong Selatan, dan Raja Ampat.

Sedangkan empat daerah lain, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Maybrat dan Tambrauw akan mengikuti pilkada serentak tahap berikutnya, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat.