Banda Aceh (ANTARA) - Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Antikorupsi (GeRAK) menilai tingginya indeks kemiskinan di Provinsi Aceh karena program dan anggaran tidak tepat sasaran.

"Walau pun anggaran Aceh begitu besar, namun program dan alokasinya tidak tepat, maka indeks kemiskinan tetap saja tinggi," kata Koordinator Badan Pekerja GeRAK Aceh Askhalani di Banda Aceh, Jumat.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyatakan provinsi paling barat Indonesia tersebut masih menempati urutan pertama daerah termiskin di Sumatera dan berada di posisi ke enam provinsi termiskin secara nasional.

Baca juga: Dana desa dinilai belum maksimal turunkan angka kemiskinan di Aceh

Baca juga: Dana otsus turunkan kemiskinan di Aceh 8,11 persen

Baca juga: Abdullah Puteh: APBA harus fokus pengentasan kemiskinan di Aceh

Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810 ribu orang atau 15,01 persen, atau berkurang 9.000 orang dibandingkan pada Maret 2019 yang mencapai 819 ribu orang atau 15,32 persen.

Askhalani mengatakan dari beberapa kajian terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) terlihat jelas bahwa cukup tinggi resistensi antara anggaran publik dengan belanja aparatur.

"Selain itu, tidak ada program yang berhubungan langsung dengan upaya penurunan angka kemiskinan. Jadi, seberapa pun besarnya anggaran Aceh, kemiskinan tetap tinggi," kata Askhalani,

Oleh karena itu, Askhalani menyarankan Pemerintah Aceh perlu memetakan secara khusus program dan alokasi anggaran yang benar-benar menyentuh langsung dengan kemiskinan.

"Program dan alokasi anggaran kemiskinan tersebut juga harus tepat sasaran, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika tidak, Aceh terus menjadi provinsi termiskin di Sumatera," kata Askhalani.*

Baca juga: PKK: Nilam solusi terbaik penuntasan kemiskinan Aceh

Baca juga: Aceh bertekad turunkan angka kemiskinan satu persen