Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Terminal barang multimoda segera dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk mengendalikan, mengawasi, serta mengatur dan mengoperasikan angkutan barang di wilayah setempat.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan pembahasan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) masih dilakukan untuk percepatan rekomendasi tata ruang provinsi dan penetapan lokasi terminal barang multimoda di Kabupaten Bekasi.

"Saat ini kita sedang dalam tahap pembahasan untuk segera direalisasikan," katanya di Cikarang, Jumat (17/1/2020).

Selain pembahasan tahap percepatan pembangunan terminal barang pemerintah daerah juga turut dilibatkan dalam merancang transportasi ini dengan harapan keberadaan terminal multimoda ini dapat mengatur semua angkutan barang.

Eka menilai pembangunan terminal angkutan barang multimoda di wilayahnya sudah sangat diperlukan mengingat Kabupaten Bekasi merupakan pemilik kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dengan pola lalu lintas angkutan barang harian tertinggi dari dan menuju wilayah Jabodetabek.

"Pertumbuhan angkutan barang ini sangat luar biasa makanya diperlukan langkah-langkah optimalisasi jalur angkutan tersebut guna mendukung sistem distribusi logistik nasional," ungkapnya.

Angkutan barang di Jabodetabek didominasi perjalanan menuju pusat kota Jakarta sehingga berpotensi menyebabkan kepadatan atau melonjaknya volume kendaraan. Nantinya angkutan barang itu tidak lagi masuk ke jalur kota melainkan jalur terminal yang kini tengah disiapkan.

"Rencananya lokasi terminal multimoda ini berada di perbatasan kita dengan Kabupaten Karawang, tepatnya di Kecamatan Kedungwaringin," kata Eka.

Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono mengatakan sudah sepatutnya terminal barang multimoda ini dibangun di Kabupaten Bekasi mengingat lalu lintas kendaraan besar dari kawasan industri sangat besar.

"Jadi untuk mengurai kemacetan dibutuhkan terminal barang multimoda ini di Bekasi," katanya.

Bambang menjelaskan strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan pengaturan rute jaringan lintas angkutan barang, pelarangan arus menerus ke wilayah kota. Kemudian pembatasan waktu bagi truk pada jam sibuk, pengembangan fasilitas pusat distribusi, terminal truk, atau pusat konsolidasi logistik atau gudang konsolidasi.

Selain itu juga pengembangan fasilitas integrasi multimoda, pembangunan ruang parkir khusus untuk truk pada kawasan pinggiran, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

"Dengan rencana pembangunan ini diharapkan akan berdampak baik untuk kegiatan ekonomi warga Kabupaten Bekasi," kata Bambang.