Jakarta (ANTARA) - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggelar diskusi dengan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terkait kemungkinan sinergi dalam penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.

"Saya datang karena mau minta bantuan Pak Mensos. Karena kan yang lebih tahu data Mensos," kata Ahok di Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis.

Ahok memuji bahwa data kependudukan yang dimiliki Kemensos cukup lengkap. Oleh karena itu, ia ingin menjalin sinergi dalam penyaluran bantuan, seperti subsidi energi, LPG (liquified petroleum gas) dan bahan bakar minyak (BBM) sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang berhak mendapatkan.

"Kemensos kita ini datanya luar biasa, sampai ada foto KTP, foto rumah, semua lengkap. Nah, ini yang kami butuhkan. Kami tidak mau lagi ada orang yang tidak tepat sasaran terima bantuan," katanya.

Melalui penyaluran bantuan yang lebih pasti dan lebih tepat sasaran, Ahok berharap para penerima manfaat mendapatkan keadilan sosial yang sudah selayaknya mereka peroleh.

"Bisa contoh Pertamina ingin bagikan tabung LPG 12 kilo yang bagus untuk orang enggak mampu. Di lapangan bagi, dikasih kupon bisa berantem itu. Tapi kalau dengan datanya Kemensos bisa tepat sasaran. Model-model itu yang kami ingin lakukan," katanya.

Baca juga: Kemensos dan Pertamina diskusikan kemungkinan sinergi bantuan

"Misalnya (lagi) contoh ada bencana. Pertamina ingin nyumbang ke wilayah kena bencana. Kami harapkan kami enggak jalan sendiri lagi. Kita semua (bisa) menggunakan data terpadu Kemensos," katanya menambahkan.

Baca juga: Pertamina kirim bantuan untuk pengungsi gempa Ambon

Ahok mengatakan dirinya yakin Kemensos memiliki data yang lebih terbarukan. Oleh karena itu ia ingin menjalin sinergi tersebut.

Baca juga: Pertamina terjunkan tim tanggap darurat bencana ke Halsel

Dalam rencana awal kerja sama tersebut, Ahok mengatakan Pertamina akan menggelar rapat di Pusat Data Informasi Kemensos, Cawang, untuk menunjuk langsung kemungkinan lokasi penyaluran bantuan tersebut.

"Yang pasti kita tidak mau lagi orang yang berhak dapat subsidi enggak dapat, yang enggak berhak justru dapat," katanya.