Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil, meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar untuk membuat program unggulan di 2020 sehingga semua OPD akan memiliki program prioritas.

“Minggu depan saya berikan koreksian (terhadap program-program OPD di 2020), setelah itu dikunci sebagai program-program unggulan dari Jawa Barat,” kata dia, usai menghadiri Rapat Pimpinan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Kota Bandung, Selasa.

“Saya justru butuh masukan dari media, kalau boleh media, tadi saya sudah minta ke setiap dinas tanya ke wartawan kira-kira, misalkan dari Dinas Kehutanan apa yang kira-kira menurut wartawan isunya layak mendapat perhatian lebih,” katanya.

Menurut dia, 2020 menjadi tahun akselerasi inovasi sehingga ia berharap program-program dari semua OPD mampu merealisasikan visi Juara Lahir Batin Melalui Kolaborasi dan Inovasi.

“Tahun ini akselerasi inovasi. Tapi target minimal setengah dari yang saya mau (visi Pemerintah Provinsi Jabar) semua harus tercapai. Misalkan, Kredit Mesra harus sekian. Media juga kawal, nanti tahun depan 2021 tahun prestasi, tahun panennya,” katanya.

“Kita OPD banyak sekali, semua saya minta secara transparan dan profesional memaparkan-sanggup enggak memenuhi target-target dari gubernur sesuai dengan yang kami arahkan. Kalau tidak sanggup, ada konsekuensi jabatan yang sudah dijadikan perjanjian,” kata dia.

Sebelum melaksanakan rapat pimpinan, Ridwan Kamil memimpin Rapat Kerja (Raker) Penyusunan LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung.

Menurut dia, Pemprov Jawa Barat akan mendorong pemda kabupaten/kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) 2019 yang nilainya masih dibawah standar minimal, seperti di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Gubernur mengatakan, secara umum LPPD untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sudah berkategori sangat tinggi, atau meningkat dari tahun sebelumnya dimana masih ada tujuh kabupaten/kota yang berkategori tinggi.

Dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar itu, tiga kabupaten/kota yakni Kab. Kuningan, Kota Cimahi, dan Kab. Banjar masuk peringkat 10 besar nasional. Sementara LPPD Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berada di dua besar.

"Semua (kabupaten/kota di Jabar) sudah masuk kategori Sangat Tinggi. Nah, kalau tinggi itu istilahnya rapotnya sudah biru semua, tidak ada yang merah lagi," kata dia.

“Dan dari kelompok yang rapotnya biru ini tiga dari sepuluh ranking se-Indonesia datang dari Jawa Barat (yakni) Kuningan, Cimahi, dan Banjar. Kalau level provinsinya, kita selalu ranking dua besar. Jadi, sudah sangat baik,” katanya.

Emil menjelaskan bahwa nilai LPPD untuk pemda provinsi merupakan nilai akumulasi dari LPPD kabupaten/kota se-Jabar.

Hal ini menjadi alasan Jawa Barat belum mencapai ranking satu nasional.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jabar akan mendorong pemda kabupaten/kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang nilainya masih di bawah standar minimal, seperti di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.