"Prinsipnya, temen-temen (nelayan) Pantura siap berkolaborasi dengan nelayan sana," kata Ketua Umum Anni Riyono di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
Mewakili Anni, Riyono datang ke Kemenko Polhukam untuk menyampaikan kesiapan nelayan-nelayan, terutama dari wilayah Pantura untuk melaut hingga perairan Natuna, Kepulauan Riau, sekaligus rapat dengan lembaga dan kementerian terkait.
Baca juga: Hikmahanto: Pemerintah perlu hadirkan nelayan di Perairan Natuna
Baca juga: FPKS minta pemerintah cari jalan sistematis persoalan di Natuna
Baca juga: Persiapan nelayan ke Natuna, Mahfud: Masih dirapatkan
Riyono menyebutkan kolaborasi bisa dilakukan dalam banyak hal, antara lain persediaan atau perbekalan melaut, berbagi ilmu, penerapan teknologi, hingga penjualan hasil tangkapan.
"Secara prinsip kebutuhan kapal kita kan juga besar. Sekali melaut itu, temen-temen butuh perbekalan banyak. Kalau temen-temen di sana bisa menyediakan, kami siap ngambil dari temen-temen di Natuna," katanya.
Bahkan, kata dia, jika ada pengusaha besar di Natuna yang siap membeli hasil tangkapan atau nelayan di Natuna mungkin bisa membantu menyalurkannya.
Menurut dia, nelayan Pantura juga tidak akan menangkap ikan di bawah zona 12 mil yang selama ini menjadi "ladang penghidupan" bagi nelayan-nelayan lokal.
Nelayan-nelayan Pantura, kata dia, hanya akan menangkap ikan di kawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang merupakan laut dalam.
"Karena nelayan di Natuna juga kecil-kecil masalahnya. Nggak mungkin mereka secara teknis untuk bisa masuk ke laut Natuna Utara yang statusnya adalah laut dalam. Kapal-kapal mereka di bawah 30 GT (gross tonnage)," katanya.
Justru itu, Riyono menyampaikan nelayan-nelayan Pantura siap berbagi ilmu dan membantu mendorong agar nelayan-nelayan lokal di Natuna bisa juga melaut ke laut dalam.
Data terbaru, ia menyebutkan sudah ada 447 kapal nelayan yang siap melaut ke Natuna, dan 177 kapal di antaranya berkekuatan 100 GT dan sisanya di atas 60 GT.
Dalam pertemuan itu, ada beberapa hal yang dibahas, yakni kesiapan perizinan dari pemerintah, ketersediaan bahan bakar, jaminan pengawalan, dan jaminan pasar hasil ikan tangkapan nelayan.
"Nanti akan dibahas besok oleh tim kecil. Kita sudah ada tim kecil untuk merumuskan bersegeranya kita untuk ke sana. Sama rakor Menko yang akan dilaksanakan di Natuna nanti tanggal 15 Januari 2020," kata Riyono.
Baca juga: Kominfo-Kemenhub sepakat tingkatkan kompetensi nelayan gunakan radio
Baca juga: Nelayan Natuna perlu peningkatan kapasitas lintas kementerian