Bogor (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan berbagai langkah terukur guna mengatasi banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk di daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada awal Januari 2020.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, melalui keterangan tertulisnya, Rabu, mengatakan, langkah terukur tersebut antara lain, adalah meningkatkan program rehabilitasi hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS) serta melakukan langkah penegakan hukum lingkungan.

''Khusus untuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), di DAS Ciberang dan DAS Ciburian akan dilakukan zonasi, termasuk zona merah di mana tidak boleh ada pemukiman sama sekali sebagai zona berbahaya dan resiko tinggi," kata Siti Nurbaya.

Baca juga: Pemulihan DAS Citarum butuh 24 juta bibit pohon
Baca juga: Upaya Jabar selamatkan lahan kritis

Menteri LHK menegaskan, banjir di Jakarta dan sekitarnya memiliki sejarah panjang dan dipengaruhi banyak faktor. Secara alami terdapat lintasan air dari Bogor dan Depok serta bagian lereng DAS Ciliwung berupa kipas aluvial yang merupakan tanah lempung, sehingga gampang mengalirkan air.

“Saat curah hujan tinggi, banjir menjadi ancaman utama karena sebagian besar tutupan lahan di bagian hulu merupakan pertanian lahan kering, yaitu sayuran. Situ dan rawa di daerah Bekasi dan sekitarnya juga sudah tertutup beton, dan sistem drainase yang terganggu" katanya.

Sebelumnya, pada rapat koordinasi lintas Kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, Siti Nurbaya menegaskan, untuk penanganan segera bencana banjir, khususnya di Jakarta, Bogor, dan Lebak, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) akan ditingkatkan.

Kementerian LHK, kata dia, juga akan membuat bangunan konservasi tanah dan air (KTA) seperti dam penahan, dam pengendali, maupun "gully plug" di daerah hulu.

Siti Nurbaya menjelaskan, sejak 2015 hingga 2019 Pemerintah melalui Kementerian LHK telah merehabilitasi lahan kritis seluas 1.224 Ha di hulu DAS Ciliwung dan Hulu DAS Cisadane. Kementerian LHK, kata dia, akan terus meningkatkan program tersebut secara terus-menerus dan terprogram agar lahan kritis dan sangat kritis di hulu 13 DAS tersebut dapat dipulihkan.

"Presiden telah memerintahkan kepada Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemulihan lahan kritis secara serius dalam beberapa tahun ke depan. Kerusakan lingkungan saat ini sudah cukup berat, terutama di Pulau Jawa," katanya.

Baca juga: KLHK: 24 juta hektare lahan Indonesia kritis
Baca juga: Sekitar 8.500 hektare lahan kritis Jabar akan direhabilitasi

Menurut Siti Nurbaya, dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan, Kementerian LHK melakukan langkah utama yakni penanaman dan bangunan konservasi tanah dan air, serta penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah dan pertambangan tanpa izin.

Terkait penegakan hukum lingkungan, menurut Siti, penting dilakukan karena pengelolaan sampah yang relatif buruk, adanya tempat pemrosesan akhir (TPA), open dumping, serta TPS illegal di beberapa wilayah Jabodetabek.

Tiga daerah dengan persentase sampah tidak terkelola paling tinggi yaitu Kabupaten Bogor (93,42%), Kota Bekasi (75,72%), dan Kota Bogor (75,51%).

Menurut Siti, sampah yang tidak terkelola akan mencemari lingkungan, masuk ke badan air termasuk drainase dan sungai, sehingga kapasitas daya tampung air menurun dan menyebabkan banjir.

Baca juga: Butuh Rp200 triliun benahi DAS kritis
Baca juga: Walhi: 608.913 hektare lahan hutan Jatim kritis akibat eksploitasi tambang
Baca juga: Profesor Achmad Subagio hidupkan lahan kritis dengan singkong