Mataram (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat membongkar dugaan praktek pemotongan beasiswa bidik misi yang diperuntukkan kepada warga miskin atau tidak mampu oleh oknum pegawai di Universitas Mataram (Unram).

​​​​Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim di Mataram, Kamis, mengungkapkan, praktek penyelewengan beasiswa bidik misi ini dilakukan dengan cara memotong uang beasiswa.

Di mana semestinya, mahasiswa menerima jumlah uang sebesar Rp4,2 juta per semester, namun kenyataannya mereka hanya menerima Rp700 ribu.

"Ada 90-an mahasiswa yang menjadi korbannya," ujar Adhar Hakim.

Baca juga: Bidik Misi bakal berganti nama menjadi KIP Kuliah
Baca juga: 41 penerima Beasiswa usung misi persaudaraan ke Tiongkok

Ia menjelaskan, modus yang dipakai oleh oknum pegawai di Unram tersebut, yakni memotong beasiswa dengan alasan biaya administrasi. Caranya, pelaku mengatasnamakan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi pemilik ATM dari bank. Selanjutnya, oknum pegawai tersebut dengan leluasa menarik dananya melalui ATM.

"Setelah diambil sebagian, kartu ATM diserahkan kepada penerima beasiswa. Dan saat di cek mahasiswa diketahui dana yang tersisa hanya Rp700 ribu," ungkapnya.

Adhar Hakim menduga, pemotongan tersebut sudah berlangsung lama. Bahkan, praktek tersebut diduga tidak dilakukan oleh satu orang, namun melibatkan banyak orang.

Baca juga: Ombudsman NTB bentuk tim investigasi laporan Aldi
Baca juga: Ombudsman kawal Propam Polda NTB tangani kasus Zainal Abidin

Meski demikian, diakuinya kasus pemotongan beasiswa ini tanpa diketahui oleh Rektor Unram.

"Kita sudah meminta keterangan kepada Rektor Unram, Kepala Biro dan Kepala Bagian semuanya tidak tahu dan itu clear. Bahkan, Rektor mengaku kecolongan," terangnya.

Pascaterbongkarnya kasus tersebut. Rektor Unram langsung mengambil langkah cepat dengan membebaskan sementara oknum pegawai yang terlibat.

"Terkait langkah hukum kepada pihak berwenang, kita serahkan kepada Rektor Unram," ucapnya.

Menurutnya, penelusuran pemotongan beasiswa bidik misi ini setelah Ombudsman NTB menerima banyak laporan dari mahasiswa, sehingga untuk mengetahui kasus sebenarnya pihaknya kemudian melakukan investigasi selama tiga bulan, sehingga ditemukanlah bahwa benar ada pemotongan yang dilakukan oleh oknum pegawai di bagian Rektorat Unram.

Selain pemotongan beasiswa bidik misi, kata Adhar Hakim, pemotongan lain juga banyak terjadi di sektor pendidikan di daerah itu, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK.

"Modus pemotongan yang digunakan bermacam-macam. Mulai pungutan uang prakerin, uang komite dan lainnya," katanya.

Baca juga: Menristekdikti kunjungi rumah penerima beasiswa Bidik Misi
Baca juga: 1.408 mahasiswa bidikmisi UNY ikuti evaluasi
Baca juga: Kuota bidik misi Universitas Brawijaya 1.500 mahasiswa