Jakarta (ANTARA) - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan menyeleksi 82 usulan proyek strategis nasional (PSN) yang diajukan oleh pemerintah daerah, kementerian, swasta dan BUMD/BUMN.

"Kami teliti kembali dengan kriteria yang mungkin kami revisi," kata Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo dalam pemaparan capaian PSN di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, alasan KPPIP akan merevisi kriteria itu karena sudah ada beberapa infrastruktur yang sudah dibangun dan akan disinergikan dengan PSN usulan.

Baca juga: Pemerintah sebut 30 proyek strategis nasional selesai 2019

Kriteria lain, lanjut dia, PSN usulan itu akan dikaji berdasarkan waktu penyelesaian proyek yang disesuaikan dengan periode pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024 agar tidak menyisakan pekerjaan rumah kepada pemerintahan berikutnya.

"Ada pusat kegiatan ekonomi yang harus dihubungkan dengan usulan proyek PSN, itu yang perlu kami pertimbangkan," katanya.

Wahyu yang juga Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian itu mengatakan kemungkinan usulan itu masuk dalam PSN namun harus dibahas dalam rapat untuk diatur dalam Peraturan Presiden.

"Kami presentasikan ke Menko, dan tentunya akan dibawa ke rapat terbatas (ratas) karena perlu Perpres untuk memasukkan PSN itu," katanya.

Baca juga: Kemenko Perekonomian sebut 91 proyek strategis nasional rampung 2019

Wahyu menambahkan 82 proyek usulan itu terdiri dari empat diajukan kementerian, pemda (gubernur dan bupati) ada 10 usulan, direktur BUMN/BUMD ada dua, dan badan usaha swasta ada satu usulan yang diajukan sejak Juni 2018 hingga saat ini.

Jenis proyek yang diusulkan yakni jalan dan jembatan yang paling banyak yakni 25 proyek, lima pelabuhan, lima bandara, satu pasar agribisnis dan empat transportasi perkotaan.

Selain itu, dua pengolahan sampah dan limbah, lima kawasan industri dan ekonomi khusus, satu smelter, lima perumahan, 10 proyek kereta api, kemudian pusat logistik, pembangkit listrik, air minum, kanal, dan peningkatan kualitas udara yang masing-masing satu usulan proyek.

Usulan lain yakni lima proyek pengendalian banjir dan rob, tiga waduk/bendungan, tiga proyek penanganan sungai dan pantai dan dua fasilitas publik.

Berdasarkan Perpres Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 58 tahun 2017, pemerintah menetapkan sebanyak 223 PSN di seluruh Indonesia.

Baca juga: Airlangga: 88 proyek strategis nasional selesai

Total estimasi pembiayaan seluruh PSN yang tersebar di wilayah Indonesia itu dari tahun 2016 hingga setelah 2020 mencapai Rp4.183 triliun.

Dari 223 PSN itu, 92 proyek di antaranya hingga Desember 2019 sudah selesai dikerjakan.

Sedangkan sekitat 88 persen proyek telah melewati tahap penyiapan yakni transaksi, konstruksi hingga beropersi dari total 223 proyek dan tiga program.

Tiga program itu yakni program kelistrikan dan program industri pesawat terbang serta pemerataan ekonomi.

"Masih banyak (belum selesai) tapi 88 persen sudah tahap konstruksi, berarti sudah tinggal sedikit dalam tahap penyiapan, kami harapa dua hingga tiga tahun sudah selesai semua," katanya.

Baca juga: Gubernur: Proyek strategis nasional di Banten sudah teratasi