Jakarta (ANTARA) - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka masih memiliki kesempatan maju lewat PDI Perjuangan untuk kontestasi pemilihan kepala daerah Surakarta 2020 meski terhalang terhadap aturan partai yang mengharuskan jadi kader selama tiga tahun.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin, mengatakan, ketika menentukan calon kepala daerah yang akan diusung harus melihat aturan secara komprehensif.
"Ya kalau kita melihat peraturan partai, kita tidak bisa melihat pasal demi pasal kita harus melihat secara komprehensif," kata Hasto.
Baca juga: PDIP belum putuskan soal pencalonan Gibran di Pilkada Solo
Menurut Hasto, dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung, PDIP memang harus melalui proses penjaringan, pemetaan politik dari dalam yang didasarkan pada ketentuan sudah menjadi kader selama tiga tahun.
Tetapi, parpol juga melakukan pemetaan politik dengan memperhatikan sosok calon seperti apa yang diharapkan oleh rakyat untuk menjadi kepala daerah.
"Dan Ketua umum, Ibu Megawati Soekarnoputri memiliki hak dalam menetapkan siapa pimpinan daerah yang diusung sebagai calon kepala daerah, karena ini berkaitan dengan agenda strategis partai,” katanya.
Baca juga: Ngabalin sebut Gibran tak bicara pencalonan wali kota kepada Jokowi
Saat ini PDI Perjuangan, kata Hasto, sedang mempersiapkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada 2020, dan pada Januari 2020 nanti sudah ada nama yang akan diumumkan sebagai calon kepala daerah dari PDIP.
"Hari ini kami akan mengadakan rapat dewan pimpinan pusat partai untuk membahas tentang pilkada tersebut," ucap Hasto.
Baca juga: Gibran tak permasalahkan kekalahan pada survei
PDIP akan melihat momentum yang tepat untuk mengumumkan calon kepala daerah yang akan diusung, termasuk calon untuk Pilkada Surakarta.
"Kami tidak melihat daerah A atau daerah B (prioritas pengumuman), kita lihat bagaimana proses konsolidasinya, bagaimana momentumnya, ketepatan waktunya, itu nanti akan dilihat," ujarnya
Gibran masih berpotensi maju meski terhadang aturan PDIP
23 Desember 2019 16:59 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin, (23/12/2019) (Boyke Ledy Watra)
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
Tags: