Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, pihak nelayan kecil serta nelayan besar perlu benar-benar bersinergi dalam rangka memanfaatkan sumber daya ikan nasional sehingga terbentuk harmonisasi yang baik di antara keduanya.

"Kalau kita hanya mementingkan tradisionalnya saja maka kita akan menjadi negara yang tertinggal. Tapi kalau kita hanya mementingkan yang besar-besar saja, yang besar tidak akan ada tanpa ada yang kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak akan memisahkan keduanya," kata Menteri Edhy dalam rilis, Sabtu.

Menurut dia, salah satu permasalahan yang masih dikeluhkan nelayan adalah terkait dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang diperlukan guna melaut.

Baca juga: Menteri Edhy bakal prioritaskan bantuan bagi nelayan perempuan

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi antara lain dengan Pertamina dan Kementerian ESDM untuk hal tersebut.

Menurut Menteri Edhy, mengelola laut itu seperti mengelola dunia yang tidak ada batasannya. Hal yang terjadi di lautan sebuah negara dapat berpengaruh terhadap lautan negara lainnya, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan dengan cara eksploitasi besar-besaran.

Di sisi lain, sumber daya manusia juga harus dibina dengan tidak hanya diajarkan bagaimana mengolah ikan menjadi bernilai tambah tetapi juga menjaga lingkungan dari cemaran sampah.

Baca juga: Pemerintah diminta perjelas kerancuan definisi nelayan kecil dalam UU

KKP, lanjutnya, juga tengah berupaya menyederhanakan birokrasi dan membenahi berbagai aturan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan. Penyederhanaan birokrasi ini diterapkan pada pengurusan izin penangkapan ikan.

Diungkapkan bahwa saat ini ada 29 aturan yang kembali dikaji untuk disempurnakan. Dengan demikian, nelayan dan pelaku usaha lainnya dapat menjalankan usaha dengan rasa aman dan kepastian hukum yang jelas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy juga mendorong nelayan dan pelaku usaha untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah untuk menunjang usahanya.

"Perintah Pak Presiden, nelayan-nelayan kecil harus bangkit dan maju, punya kapal-kapal yang besar," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo menyatakan bahwa pihaknya bakal memprioritaskan berbagai bentuk bantuan khususnya bagi kelompok nelayan perempuan sebagai bentuk apresiasi terhadap ketangguhan kaum wanita.

"Untuk kelompok-kelompok nelayan perempuan akan kami prioritaskan bantuan kapal dan bantuan alat tangkap perikanan," kata Menteri Edhy dalam acara Temu Stakeholders Pendidikan dan Bisnis Kelautan Perikanan yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (16/12).

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menuturkan, pihaknya juga siap bila diperlukan untuk memberikan pelatihan kepada nelayan perempuan.

Menurut Edhy, dirinya pernah dikomplain oleh seorang wanita yang ingin agar di KTP-nya dapat diakui profesinya sebagai nelayan, bukan ibu rumah tangga.

KKP juga telah mendorong pemberdayaan peran wanita nelayan antara lain dengan meningkatkan keterampilan nelayan dan anggota keluargannya dalam pengembangan diversifikasi usaha nelayan.