London (ANTARA) - Pemerintah Irlandia dan Inggris telah "menghentikan" pembicaraan untuk memulihkan pemerintah daerah Irlandia Utara yang mengalami devolusi, menghentikan perjanjian pembagian kekuasaan antara nasionalis Irlandia dan aktivis serikat pro-Inggris di kawasan itu, Financial Times melaporkan pada Jumat.

Pembicaraan untuk kesepakatan antara partai Sinn Fein dan Partai Unionist Demokrat (DUP) akan dimulai kembali setelah Natal, surat kabar itu menambahkan https://on.ft.com/2sPCs90, mengutip seorang pejabat senior Irlandia.

Negosiasi dilanjutkan kembali Senin lalu setelah DUP dan Sinn Fein kehilangan tempat dalam pemilihan Inggris pekan lalu, menambah tekanan pada mereka untuk mencapai kesepakatan.

Eksekutif pembagian kekuasaan wajib 1998 yang dikelola Inggris, yang mengakhiri konflik yang berlangsung selama tiga dasawarsa, hancur berantakan pada Januari 2017 ketika Sinn Fein menarik diri dari pemerintah daerah, dengan mengatakan pihaknya tidak diperlakukan sebagai mitra yang setara.

Sejak itu, kedua pihak saling menyalahkan atas kegagalan untuk mengembalikan pemerintahan yang berbagi kekuasaan.

Baik Irlandia dan Inggris percaya kesepakatan masih mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, kata Financial Times.

Jika kedua partai politik gagal membuat kesepakatan pada 13 Januari, pemerintah Inggris akan menyerukan pemilihan regional di Irlandia Utara.

(Pelaporan oleh Akshay Balan di Bengaluru; Editing oleh Shinjini Ganguli)

Sumber: Reuters
Baca juga: Irlandia Utara berpeluang pilih tokoh nasionalis daripada pro-Inggris
Baca juga: Irlandia katakan Inggris belum berikan proposal Brexit yang kredibel