Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengangkat isu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui kompetisi film pendek bertema “Indonesia Inklusif”.

Dalam malam pemberian penghargaan pemenang kompetisi tersebut di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu, Jose Tavares, menyebut hal ini merupakan bagian dari pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas.

“Kegiatan kompetisi ini digelar bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember lalu, untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak serta komitmen pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak disabilitas,” kata Jose Tavares.

Selain itu, kompetisi ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Induk Pemungkinan ASEAN 2025: Pengarusutamaan Hak-hak Orang dengan Disabilitas.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, yang juga merupakan penyandang disabilitas, menyebut bahwa pemenuhan hak tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor, misalnya Kemlu dan Kementerian Sosial.

Baca juga: Buka BDF ke-12, Menlu soroti demokrasi inklusif dan kerapuhan negara

Ia juga mengapresiasi gelaran kompetisi ini, dengan mengatakan, “Film bisa menjadi salah satu momentum, lewat visual kita bersuara bahwa disabilitas memiliki kelebihan masing-masing yang membanggakan.”

Film berjudul “Dia” karya Chahya Rafika Sity dari Bekasi berhasil menjadi pemenang pertama dari total 41 judul film peserta kompetisi diberikan penghargaan pada malam penganugerahan.

Sementara film “Percaya” oleh Muhammad Rasul dari Bulukumba dan “Mata Hati” karya Naufal Rifqi dari Pekanbaru masing-masing memperoleh juara ke-2 dan ke-3.

Ketua Umum PPDI, Gufroni Sakaril, menjelaskan bahwa pemenang pertama kompetisi film pendek ini mengangkat sub-tema penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, yang merupakan salah satu isu prioritas yang dibawa PPDI.

“Film ini bisa menggambarkan bahwa menjadi inklusif dimulai dari lingkungan, lingkungan lah yang membuat disabilitas bisa mempunyai hak yang sama dengan masyarakat sehingga disabilitas bisa hidup bersama dengan masyarakat,” kata dia.

Baca juga: BDF sampaikan tiga tantangan membangun ekonomi inklusif
Baca juga: Kebijakan inklusif perlu dilakukan untuk hadapi revolusi industri 4.0
Baca juga: Pemerintah diminta libatkan koperasi dalam literasi keuangan inklusif